SAMPIT – PT Pupuk Indonesia (PI) menegaskan tidak ada kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Namun, rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Kotim justru membuka fakta lain di lapangan: persoalan keterlambatan distribusi, beban biaya kios, hingga carut-marut data petani dalam sistem E-RDKK.
Klarifikasi tersebut disampaikan PT Pupuk Indonesia dalam RDP di ruang paripurna DPRD Kotim, Senin, 9 September 2025. Manager Penjualan PT Pupuk Indonesia wilayah Kalimantan Tengah, Purwa Cahyadi, menyebut realisasi penyaluran pupuk subsidi tahun 2025 telah berjalan sesuai target. Untuk jenis Urea telah tersalur 75 persen dan NPK 82 persen.
“Pupuk langka itu kurang tepat. Karena kami semaksimal mungkin, alokasi yang diminta pemerintah terpenuhi semua,” tegas Purwa dalam penjelasannya.
Ia mencontohkan ketersediaan fisik di Gudang Trijaya (gudang pupuk Kotim), per hari ini mencapai 377 ton untuk Urea dan 758 ton untuk NPK.
Dirinya juga menyatakan bahwa Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok bukan ranah PI. Purwa menekankan bahwa penerbitan RDKK sepenuhnya adalah ranah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
“Kami hanya menyediakan pupuk untuk petani. Pupuk subsidi uang negara, harus tepat kepada petani yang menerima,” ujarnya.
Ia mengingatkan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan, yaitu Rp90 ribu per sak untuk Urea dan Rp92 per sak untuk NPK, berlaku saat diterima petani di gudang kios. Setiap penjualan di atas HET merupakan pelanggaran.
“Secara resmi kita sudah infokan harga HET di kios. Pengambilan pupuk harus sesuai juknis,” tambahnya.
Salah satu distributor pupuk bersubsidi, Ari Susanto dari CV APL, menyampaikan realisasi penyalurannya hingga saat ini untuk NPK mencapai 99 persen dari kuota SK, sedangkan Urea 94 persen.
Data realisasi per wilayah yang disebutkannya menunjukkan variasi. Di Kecamatan Teluk Sampit, realisasi Urea baru 45 persen dan NPK 34 persen. Sementara di daerah lain seperti Kecamatan Mentaya Hilir Selatan realisasinya lebih tinggi, NPK 99 persen dan Urea 94 persen.
Menanggapi hal itu, pemilik di Desa Seranggas, Kecamatan Teluk Sampit justru mengungkapkan keluhan pada mekanisme distribusi pupuk oleh distributor.
“Kios nebus harga HET di distributor. Biaya angkut dan bongkar dibebankan kepada kios,” jelas Edy.
Ia menambahkan bahwa masalah yang kerap dihadapi bukan hanya E-RDKK oleh petani melainkan lambatnya pengantaran pupuk oleh distributor ke kios.
“Kelangkaan? Tidak langka. Hanya keterlambatan datang. Kios bayar cash dan pengantaran lambat,” keluhnya.
Koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Teluk Sampit, Sutrisno yang juga hadir dalam RDP itu turut menyampaikan kendala yang pihaknya hadapi, mulai dari KTP petani yang ganda, data belum valid hingga minimnya jumlah penyuluh yang harus menghandle luasan lahan pertanian yang mencapai 10.000 hektare.
“Kendala utama yang kami hadapi adalah keterbatasan waktu penginputan data di aplikasi E-RDKK. Kami hanya diberi waktu sekitar satu bulan oleh pusat data PSP Kementerian Pertanian, dan itu berlaku serentak untuk seluruh Indonesia,” jelasnya.
Meski demikian, Sutrisno memastikan pihaknya akan terus berupaya memperbaiki data petani yang belum terakomodasi. la menyebutkan bahwa Kementerian Pertanian melalui bidang PSP masih membuka peluang pemutakhiran data dua hingga tiga kali dalam setahun.
“Kami akan memanfaatkan pembukaan aplikasi pada periode berikutnya untuk memasukkan kembali seluruh petani yang belum terdata, sehingga tidak ada lagi petani yang tidak terhubung dalam RDKK,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Sutrisno juga menyoroti keterbatasan jumlah tenaga penyuluh pertanian di Kecamatan Teluk Sampit. Saat ini, penyuluh harus membina 169 kelompok, yang terdiri dari 143 kelompok tani, 19 Brigade Pangan, dan 7 Kelompok Wanita Tani (KWT).
“Secara ideal, satu penyuluh hanya membina 4 sampai 8 kelompok tani. Namun saat ini, masing-masing penyuluh membina lebih dari 20 kelompok. Ini tentu menjadi beban tersendiri dan tantangan besar bagi kami,” pungkasnya.
(Utomo)
10 Juni 2026
16:36
