PALANGKA RAYA – Pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia mengikuti retret kebangsaan di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 15–19 April 2026. Kegiatan yang diikuti sekitar 478 pimpinan parlemen daerah ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan nasional sekaligus memperkuat integritas kepemimpinan di daerah.
Wakil Ketua DPRD Kalteng, M. Ansyari, yang hadir mewakili unsur pimpinan dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, menilai forum ini sangat krusial sebagai wadah bertukar gagasan mengenai tata kelola pemerintahan.
“Peran legislatif sangat vital dalam mengawal program pembangunan agar tepat sasaran bagi masyarakat. Selain itu menekankan bahwa materi yang didapatkan selama kegiatan mulai dari wawasan kebangsaan hingga kepemimpinan memiliki nilai strategis untuk memastikan program pemerintah pusat berjalan selaras di daerah,” ucapnya, Sabtu 18 April2026.
Selain itu hal ini penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kebijakan yang sering kali menghambat efektivitas pembangunan.
“Momentum ini sangat positif untuk memperkuat komunikasi antardaerah. Kita ingin memastikan pelaksanaan program di daerah benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan retret juga memiliki nilai strategis untuk memperkuat peran pimpinan DPRD Kalteng dalam memastikan keselarasan pelaksanaan program pusat di daerah.
“Dengan begitu tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, sehingga program pembangunan dapat lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Kegiatan yang diinisiasi oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) melalui Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) ini juga menjadi instrumen untuk mengawal target besar pemerintah,” lanjutnya.
Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, menjelaskan bahwa pembekalan ini dirancang untuk mencetak pemimpin daerah berkarakter negarawan yang mampu mengimplementasikan Asta Cita demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Diharapkan, setelah mengikuti seluruh rangkaian pembekalan, para pimpinan legislatif dapat membawa semangat baru dalam menjalankan tugas pengawasan. Sinergi yang kuat antara pihak eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam mempercepat kemajuan daerah serta mendukung stabilitas nasional secara berkelanjutan,” ungkapnya. (yud)
