SAMPIT – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Arton S Dohong, bersama jajaran Komisi II melakukan audiensi dan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Selasa 19 Mei 2026.
Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, khususnya konflik antara warga dengan perusahaan perkebunan yang dinilai masih cukup banyak terjadi di Kotim.
Dalam kunjungan itu, Arton didampingi Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, Sekretaris Hero Harapanno serta anggota, Sengkon, Sutik dan Habib Sayid Abdurrahman.
Jajaran disambut Assisten I Setda Kotim Waren, Ketua DPRD Kotim Rimbun dan jajaran dinas terkait.
Kunjungan tersebut bertujuan menjaga sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalteng dengan Pemkab Kotim dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Salah satu yang menjadi perhatian DPRD Kalteng adalah konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan yang telah memunculkan berbagai pengaduan ke DPRD provinsi.
“Kami membahas terutama bagaimana menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Khususnya konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan yang ada di wilayah ini,” kata Arton.
Menurutnya, sejumlah surat pengaduan dari masyarakat Kotim telah masuk ke DPRD Kalteng yang meminta dilaksanakannya rapat dengar pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah dan perusahaan terkait.
Namun sebelum mengambil langkah lebih lanjut, DPRD Kalteng terlebih dahulu melakukan inventarisasi persoalan dan meminta penjelasan dari pemerintah daerah mengenai upaya penyelesaian yang telah dilakukan.
“Dalam diskusi tadi ternyata sudah banyak kemajuan yang dilakukan pemerintah Kotim untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Ini cukup menggembirakan karena menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah terhadap masalah yang terjadi di masyarakat,” ujarnya.
Arton menilai penanganan konflik masyarakat dan perusahaan di Kotim menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa bulan terakhir.
Berbagai persoalan, termasuk sengketa plasma perkebunan yang menjadi perhatian masyarakat, disebut telah ditangani oleh pemerintah daerah dan kini tinggal menunggu proses penetapan lebih lanjut oleh bupati.
“Penyelesaian konflik sejak awal tahun ini sudah sangat bagus. Upaya pemerintah Kotim patut diapresiasi. Hanya saja persoalan yang ada memang cukup banyak dan sebagian merupakan masalah lama sehingga penyelesaiannya tidak mudah,” jelasnya.
Ia mengingatkan konflik yang tidak terselesaikan berpotensi mengganggu iklim investasi di daerah. Karena itu penyelesaian yang adil dan berkelanjutan perlu terus dilakukan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.
“Kalau konflik tidak diselesaikan dengan baik tentu bisa mengganggu suasana investasi di daerah dan pada akhirnya pemerintah juga ikut dirugikan,” tegasnya.
DPRD Kalteng juga menilai Kotim menjadi salah satu daerah dengan jumlah laporan konflik masyarakat dan perusahaan yang paling banyak muncul dibanding daerah lain di Kalteng. Kondisi tersebut dinilai tidak terlepas dari banyaknya perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Menurut teman-teman di Komisi II, yang paling banyak muncul laporan persoalannya memang di Kotim. Namun kami melihat dalam sekitar tiga bulan terakhir pemerintah daerah cukup gencar melakukan penyelesaian bersama tim yang dibentuk,” katanya.
Ke depan, DPRD Kalteng akan terus menginventarisasi seluruh laporan yang masuk untuk mengetahui persoalan yang masih berproses maupun yang telah selesai. DPRD Kalteng mendorong percepatan penyelesaian bersama pemerintah daerah dan pihak terkait.(Nardi)
