PALANGKA RAYA – Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Darliansjah mewakili Gubernur Kalteng menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Lembaga Pemerhati Lingkungan Hidup (LPLH) Nata Buana Lestari Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2025–2030 yang berlangsung di Aula Bapelkes Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 19 Mei 2026.
Pelantikan pengurus dilakukan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPLH Nata Buana Lestari, Mulgandri Kusnindra.
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Darliansjah saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalteng menyampaikan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni organisasi, tetapi menjadi awal tanggung jawab besar dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di Bumi Tambun Bungai.
“Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu paru-paru dunia dengan kekayaan hutan, lahan gambut, dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun, kekayaan alam tersebut saat ini menghadapi berbagai ancaman seperti kebakaran hutan dan lahan, kerusakan lahan, pencemaran sungai, hingga dampak perubahan iklim,” ucapnya.
Tantangan lingkungan hidup harus menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen memperkuat pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup,” tambahnya.
Karena itu, Pemprov Kalteng mengharapkan peran aktif LPLH Nata Buana Lestari sebagai mitra strategis pemerintah yang kritis, solutif, dan aktif di tengah masyarakat.
“Pemerintah berharap organisasi ini mampu mengedukasi masyarakat serta mengawal kebijakan lingkungan hidup secara konstruktif,”ungkapnya.
Selain itu juga berharap kepengurusan yang baru dilantik dapat menyusun program kerja yang menyentuh langsung masyarakat, seperti edukasi pengelolaan sampah, penghijauan daerah aliran sungai, pemulihan lahan kritis, serta kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat.
“Dalam hal ini mendorong terjalinnya komunikasi dan sinergi yang kuat antara organisasi dengan pemerintah daerah, dinas terkait, aparat penegak hukum, sektor swasta, hingga masyarakat adat demi menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan Tengah,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Lembaga Pemerhati Lingkungan Hidup (LPLH) Nata Buana Lestari secara resmi menetapkan kepengurusan DPW Provinsi Kalimantan Tengah periode 2025–2030 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 33/09/SK-DPP/KW/XI/2025.
Adapun susunan pengurus DPW LPLH Nata Buana Lestari Provinsi Kalimantan Tengah periode 2025–2030 yakni Yunius Tunggal sebagai Pembina/Penasehat. Hamdia Djafar dipercaya menjabat Ketua DPW, didampingi Lelet Duyan sebagai Sekretaris, Nia Indriani sebagai Wakil Sekretaris, Nurliansi sebagai Bendahara, serta Komariyah sebagai Wakil Bendahara.
Sementara itu, Taufiq Rudianto menjabat Wakil Ketua I bidang pengembangan dan pengawasan infrastruktur serta sektor perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pertanian. H. Rokas dipercaya sebagai Wakil Ketua II bidang pengembangan potensi ekonomi, UMKM, dan investasi.
Prelindo Beby menjabat Wakil Ketua III bidang hubungan masyarakat, riset, dan pengembangan organisasi. Melius Pantar Taruna menjabat Wakil Ketua IV bidang pendidikan, hubungan bilateral, teknologi digital, dan industri kreatif.
Awat dipercaya sebagai Wakil Ketua V bidang AMDAL dan rehabilitasi lingkungan. Yusminto Djama menjabat Wakil Ketua VI bidang advokasi lingkungan hidup, ketahanan pangan, kesejahteraan, dan pertambangan, serta Makmur Agung sebagai Wakil Ketua VII bidang satuan tugas.
Surat keputusan pengangkatan pengurus tersebut ditetapkan di Jakarta pada 26 November 2025 dan ditandatangani oleh Ketua Umum DPP LPLH Nata Buana Lestari Mulgandri Kusnindra bersama Endang Subagia. (yud)
