SAMPIT – Fenomena antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendapat sorotan dari kalangan dunia usaha. Kondisi tersebut dinilai mulai memengaruhi kelancaran kegiatan ekonomi karena banyak pelaku usaha kesulitan memperoleh BBM untuk menunjang operasional mereka.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kotim, Susilo, mengatakan persoalan antrean BBM tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, semakin panjangnya antrean berdampak langsung terhadap produktivitas usaha yang membutuhkan pasokan bahan bakar setiap hari.
Ia mengungkapkan berbagai keluhan telah disampaikan pelaku usaha kepada Kadin. Tidak sedikit yang mengaku harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM sehingga aktivitas usaha menjadi terganggu.
“Banyak laporan yang kami terima dari pelaku usaha. Kesulitan memperoleh BBM karena antrean panjang membuat operasional mereka tidak berjalan maksimal, bahkan ada yang mengaku mengalami kerugian akibat keterlambatan aktivitas usaha,” katanya, Jumat 22 Mei 2026.
Susilo juga menyoroti perbedaan kondisi antara Kotim dan Palangka Raya. Menurutnya, antrean BBM di ibu kota provinsi tersebut sudah jauh berkurang, sementara di Kotim justru masih terjadi penumpukan kendaraan di sejumlah SPBU.
“Di Palangka Raya antrean sudah hampir tidak terlihat lagi. Karena itu perlu diketahui apa yang sebenarnya terjadi di Kotim hingga antrean masih panjang,” ujarnya.
Ia menilai perlu ada penjelasan terkait ketersediaan pasokan maupun kuota BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, untuk memastikan tidak ada kendala dalam proses distribusi ke daerah.
Sebagai tindak lanjut, Kadin Kotim telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Pertamina pusat agar dilakukan pengecekan dan evaluasi terhadap distribusi BBM di wilayah Kotim.
“Jika memang ada persoalan terkait kuota atau distribusi, tentu perlu segera dicari solusinya. Apabila ditemukan pelanggaran, kewenangan penindakannya ada pada pihak terkait,” tegasnya.
Selain meminta evaluasi dari pihak Pertamina, Susilo juga mendorong pemerintah daerah dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan lebih intensif terhadap penyaluran BBM.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah praktik-praktik yang dapat memperparah kelangkaan maupun antrean di lapangan.
“Kalau memang ada aktivitas pelangsiran atau penyalahgunaan BBM oleh oknum tertentu, harus ditindak sesuai aturan agar masyarakat tidak dirugikan,” tandasnya. (Nardi)
