SAMPIT – Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dikeluhkan petani menjadi perhatian kalangan legislatif. Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik, menyatakan persoalan tersebut akan menjadi bahan pembahasan bersama guna mencari solusi agar tidak menimbulkan gejolak berkepanjangan di kalangan petani.
Menurut Sutik, penurunan harga sawit yang terjadi saat ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai tata niaga komoditas sawit.
Meski demikian, ia menilai kebijakan yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut memiliki tujuan baik untuk memperbaiki sistem perdagangan dan mencegah permainan harga oleh pihak-pihak tertentu.
“Kalau itu memang aturan pusat dan kebijakan Presiden Prabowo. Saya melihat tujuannya bagus supaya komoditas sawit tidak dipermainkan oleh pihak-pihak tertentu,” katanya, Senin 25 Mei 2026.
Ia mengaku pada prinsipnya mendukung kebijakan tersebut karena diyakini dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi petani dalam jangka panjang. Namun, penerapannya saat ini bertepatan dengan kenaikan berbagai kebutuhan produksi sehingga dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Saya sepakat dengan program itu. Sebetulnya bagus supaya tidak dipermainkan pengusaha. Hanya saja sekarang bersamaan dengan kenaikan harga pupuk dan kebutuhan lainnya, sehingga terasa berat bagi petani,” ujarnya.
Sutik menjelaskan sistem yang direncanakan nantinya akan melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) dalam tata niaga ekspor sawit. Menurutnya, jika berjalan sesuai tujuan, kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pelaku usaha perkebunan.
“Ke depannya nanti melalui BUMN. Memang saat ini belum berjalan sepenuhnya, tetapi saya melihat program itu sangat baik,” katanya.
Untuk merespons keluhan masyarakat, Sutik berencana membawa persoalan tersebut ke rapat Komisi II DPRD Kalteng setelah libur Iduladha. Pembahasan akan dilakukan bersama pemerintah daerah dan pihak terkait guna mencari langkah yang dapat meredam keresahan petani.
“Mudah-mudahan setelah Lebaran Haji nanti kami rapatkan lagi di Komisi II untuk mencari solusi terbaik supaya petani tidak mengalami gejolak,” ucapnya.
Ia menambahkan, persoalan yang dihadapi petani saat ini tidak hanya terkait harga sawit. Kenaikan harga pupuk, bahan produksi, hingga biaya operasional lainnya turut memperberat kondisi masyarakat perkebunan.
“Yang menjadi sorotan sekarang bukan hanya harga sawit, tetapi pupuk naik, bahan-bahan juga naik sehingga beban petani semakin besar,” katanya.
Menurut Sutik, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi secara global juga ikut mempengaruhi berbagai sektor usaha, termasuk perkebunan. Dampaknya kemudian merembet pada kenaikan biaya distribusi dan kebutuhan produksi lainnya.
“Kenaikan BBM ini dampaknya dirasakan hampir di seluruh dunia. Kalau bahan bakar naik, biasanya biaya lain juga ikut naik. Itu yang membuat kondisi ekonomi saat ini cukup sulit,” ujarnya.
Meski demikian, ia berharap bersama pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dapat mencari formulasi terbaik agar kesejahteraan petani tetap terjaga dan harga sawit kembali stabil dalam waktu mendatang. (Nardi)
