JAKARTA— Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menghadiri rapat bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar untuk memaparkan perkembangan dan kesiapan implementasi Program SMK Go Global sebagai salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar siap bersaing di pasar kerja internasional di Kantor KemenkoPM, Jakarta Pusat, Senin 13 Juli 2026.
Dalam paparannya, Mukhtarudin menjelaskan bahwa Kementerian P2MI telah menyiapkan berbagai regulasi sebagai landasan pelaksanaan program tersebut. Hingga pertengahan 2026, sejumlah peraturan telah diterbitkan, di antaranya Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri yang menjadi dasar pemadanan kebutuhan tenaga kerja luar negeri dengan kompetensi calon pekerja migran Indonesia.
Selain itu, telah diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja global.
Regulasi tersebut diperkuat dengan penyusunan Petunjuk Teknis Program SMK Go Global serta rancangan Peraturan Menteri mengenai Penyelenggara Vokasi Pekerja Migran Indonesia yang akan mengatur standar lembaga vokasi, peran Migrant Center, hingga peningkatan kualitas pelatihan sesuai kebutuhan negara penempatan.
Menteri Mukhtarudin juga memaparkan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan untuk mendukung implementasi program. Di antaranya promosi melalui Trade Expo Indonesia 2026, pengembangan modul promosi dalam Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), perluasan kerja sama dengan delapan negara mitra utama serta penjajakan kerja sama dengan 18 negara, satu lembaga internasional, dan tiga organisasi internasional.
Di sektor pendidikan vokasi, Kementerian P2MI telah memetakan sekitar 37.535 lembaga vokasi potensial di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut ditargetkan 1.000 hingga 2.000 lembaga dapat bergabung dalam platform e-Vokasi sebagai mitra penyelenggara program SMK Go Global.
Menteri P2MI menyampaikan bahwa penguatan perlindungan pekerja migran akan semakin optimal melalui rencana pelimpahan kewenangan atase ketenagakerjaan kepada Kementerian P2MI. Langkah ini diharapkan memperkuat pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran di negara penempatan.
Dalam rapat tersebut dijelaskan pula berbagai koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang telah dilakukan sepanjang tahun 2026, termasuk dengan LKPP, Bappenas, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, KORSTAS Tipidkor Polri, serta asosiasi ahli pengadaan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan akuntabel dan sesuai ketentuan.
Dari sisi infrastruktur digital, Kementerian P2MI sedang menyiapkan tiga sistem informasi utama, yaitu Migran Akses untuk pemadanan kebutuhan tenaga kerja, SMART Pekerja Migran untuk proses pendaftaran hingga evaluasi peningkatan kapasitas, serta e-Vokasi untuk pendataan lembaga vokasi. Ketiga sistem tersebut telah terintegrasi dengan SISKOP2MI dan diproyeksikan menjadi fondasi pengelolaan data, monitoring, dan evaluasi program secara nasional.
Meski demikian, Mukhtarudin mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain kesiapan perangkat dan jaringan di daerah yang belum merata, kebutuhan penguatan infrastruktur digital, serta pelaksanaan uji keamanan aplikasi (Vulnerability Assessment and Penetration Testing/VAPT) oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dijadwalkan pada akhir Juli 2026.
Selain kesiapan sistem, Menteri P2MI Mukhtarudin menyoroti pentingnya dukungan sumber daya manusia pengelola keuangan. Mengingat pelaksanaan program akan menjangkau 23 wilayah kerja BP3MI, Kementerian mengusulkan penetapan 26 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terdiri atas 23 PPK di daerah dan tiga PPK di tingkat pusat untuk mendukung pengadaan, edukasi pelindungan, serta penyelenggaraan dukungan manajemen.
Mukhtarudin menegaskan, keberhasilan Program SMK Go Global membutuhkan sinergi seluruh kementerian dan lembaga agar dapat melahirkan pekerja migran Indonesia yang kompeten, profesional, serta memiliki daya saing tinggi di pasar kerja internasional.
“Program SMK Go Global merupakan langkah strategis pemerintah untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja global. Dengan dukungan regulasi, sistem digital, penguatan vokasi, serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, kami optimistis program ini dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Mukhtarudin.
Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya percepatan implementasi program dengan tetap mengedepankan tata kelola yang akuntabel, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
“Kualitas SDM penting, agar kita mampu mengisi peluang kerja di berbagai negara secara aman, dan profesional,” kata Menko Muhaimin.
Melalui sinergi yang kuat antara Kementerian P2MI dan kementerian/lembaga terkait, Program SMK Go Global diharapkan menjadi tonggak baru dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia sekaligus memperluas akses penempatan kerja yang aman, legal, dan profesional di berbagai negara tujuan.
(Adista)
