SAMPIT – Kebutuhan biosolar subsidi bagi petani di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai semakin mendesak untuk mendapat perhatian pihak Pertamina dengan menambah kuota.
Persoalan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kotim dari Dapil 5, Andi Lala, saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) terkait penyaluran dan ketersediaan BBM solar subsidi bagi sektor pertanian, Selasa 26 Mei 2026.
Terbatasnya jumlah SPBU dan APMS (Agenda premium minyak solar) yang melayani enam kecamatan membuat pasokan BBM subsidi kerap tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurut Andi Lala, wilayah Dapil 5 memiliki aktivitas pertanian dan perkebunan yang cukup tinggi. Namun fasilitas penyaluran BBM subsidi masih sangat terbatas dibanding luas wilayah yang harus dilayani.
Ia menjelaskan, saat ini hanya terdapat dua SPBU yang berada di Kecamatan Tualan Hulu dan Parenggean serta dua APMS di Parenggean dan Mentaya Hulu. Fasilitas tersebut harus melayani kebutuhan masyarakat dari enam kecamatan yang memiliki jarak antardaerah cukup jauh.
Politisi Gerindra ini menuturkan sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut merupakan petani sawit mandiri yang mengandalkan kendaraan angkut untuk membawa hasil panen ke pabrik pengolahan. Kendaraan yang digunakan umumnya memakai biosolar subsidi sehingga ketersediaan BBM menjadi kebutuhan penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kondisi sekarang pasokan biosolar subsidi di Dapil 5 tidak mencukupi. Karena itu kami meminta adanya penambahan kuota agar kebutuhan masyarakat, khususnya petani, bisa terpenuhi,” ujarnya.
Selain menambah kuota, ia juga mendorong adanya pengaturan waktu atau jadwal khusus bagi petani untuk mendapatkan biosolar subsidi.
Skema itu diharapkan mampu memberikan kepastian kepada petani sekaligus memastikan distribusi BBM berjalan lebih tertib dan tepat sasaran.
“Kami berharap ada jadwal khusus bagi petani untuk mendapatkan solar subsidi,” katanya.
Ia menambahkan, dukungan terhadap kebutuhan BBM sektor pertanian sejalan dengan program pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, ketersediaan biosolar subsidi harus menjadi bagian penting dalam mendukung produktivitas petani di daerah.
Usulan tersebut juga telah dimasukkan dalam rekomendasi hasil RDP Komisi II DPRD Kotim yang meminta penambahan kuota BBM subsidi di SPBU dan APMS, khususnya untuk wilayah Dapil 5 yang selama ini dinilai masih mengalami kekurangan pasokan. (Nardi)
