PALANGKA RAYA – Perbaikan jalan rusak dan berlumpur di Desa Soren, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, hingga kini masih terkendala status lahan.
Bupati Kotim, Halikinnor, menyampaikan bahwa jalan tersebut berada di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) yang belum bisa disentuh oleh anggaran daerah.
”Desa Soren itu masuk kawasan HP, masuk dalam HGU. Jadi belum bisa kita kerjakan menggunakan dana APBD,” ujar Halikinnor usai menghadiri kegiatan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu, 24 Juni 2026.
Sebelumnya, kondisi jalan di Desa Soren dikeluhkan warga karena kerap menyebabkan kecelakaan, terutama saat musim hujan. Salah seorang warga, Suririn (53), mengatakan kondisi jalan yang licin dan berlumpur sering membuat pengendara sepeda motor terjatuh.
”Iya, sering warga jatuh dari sepeda motor akibat jalan licin. Jalannya hancur, jembatannya juga tidak beres. Saya sendiri sudah sekitar enam kali jatuh hingga beberapa bagian sepeda motor rusak,” ujarnya saat dihubungi melalui WhatsApp, Sabtu, 20 Juni 2026.
Menurut Suririn, kerusakan jalan tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa ada perubahan yang signifikan.
”Puluhan tahun sudah rasanya. Dari zaman Presiden Soeharto sekitar tahun 1997 sampai sekarang, kondisi jalan tidak ada perubahan,” katanya.
Ia menuturkan, kondisi jalan semakin parah saat musim hujan maupun ketika air sungai pasang.
”Banyak sekali keluhannya. Kalau air sungai pasang pasti menutup badan jalan. Kalau hujan, jalannya pasti licin. Kondisinya sangat buruk,” ucapnya.
Suririn berharap pemerintah daerah segera memperbaiki akses jalan yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat setempat tersebut.
”Itu jalan kabupaten. Memang parah jalan di tempat kami ini. Mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti,” harapnya.
Ia juga menilai Desa Soren seolah kurang mendapat perhatian, meskipun tidak tergolong sebagai desa tertinggal.
”Kami menilai Desa Soren ini seperti ditinggalkan. Dibilang desa tertinggal juga tidak, tetapi jalannya rusak dan rumput di sepanjang jalan juga tinggi,” tuturnya.
Suririn mengungkapkan, sejumlah anggota DPRD maupun pihak pemerintah daerah telah beberapa kali meninjau lokasi. Namun hingga kini, warga belum merasakan adanya realisasi perbaikan.
”Anggota dewan sering datang ke sini, bahkan sejak zaman Bupati Supian Hadi. Mereka hanya mendatangkan ekskavator, setelah itu ditinggalkan. Orang kampung juga tidak bisa mengoperasikannya,” pungkasnya.
(Syauqi)
