PALANGKA RAYA – Penerapan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dinilai berjalan dengan baik.
Kebijakan ini tengah dioptimalkan sebagai bagian dari strategi efisiensi secara nasional untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), menghemat anggaran operasional kantor, serta menstabilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
​Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Linae Victoria Aden, menyampaikan bahwa meskipun skema WFH diberlakukan, roda pemerintahan dan pelayanan publik dipastikan tidak terganggu karena adanya sistem pengaturan piket yang jelas.
“WFH selama ini berjalan dengan baik. tentu saja ada pengaturan bahwa masih ada yang harus standby di kantor terutama pimpinan dan para eselon III. Dan semua yang WFH tetap harus siap sedia kalau dipanggil sewaktu-waktu,” ujar Linae usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Kalteng, Kamis, 25 Juni 2026.
Saat ditanya mengenai evaluasi terhadap efektivitas kebijakan tersebut, Linae menekankan pentingnya komitmen dari tiap instansi.
Ia meminta kepada setiap pimpinan unit kerja untuk tidak lengah dan mengontrol ketat bawahannya yang sedang bertugas dari rumah.
“Sejauh ini yang tetap diingatkan adalah pengawasan dari kepala OPD,” tegasnya.
(Syauqi)
30 Mei 2026
06:02
