Riska Agustin Harap Pertanggungjawaban APBD Kalteng Berikutnya Minim Catatan

SYAUQI/BERITA SAMPIT - Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin.

Wakil Ketua I (Kalteng), Riska Agustin, berharap agar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalteng di masa mendatang dapat berjalan lebih bersih dan meminimalkan catatan-catatan koreksi dari BPK.

Hal ini disampaikannya menanggapi penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dipaparkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng mewakili Gubernur pada Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan III pada Kamis, 25 Juni 2026.

​Riska mengungkapkan bahwa dalam laporan tersebut, masih terdapat sejumlah hal yang memerlukan perbaikan, revisi, hingga adanya catatan pengembalian yang menjadi rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Segala temuan dan saran dari BPK tersebut nantinya akan dibedah secara mendalam melalui rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng.

“Pada saat prosesnya nanti, ada beberapa hal yang disampaikan tentang perbaikan dan beberapa revisi. Terinfo juga kemarin ada beberapa pengembalian yang menjadi saran oleh BPK. Itu nanti akan dibahas pada saat rapat di Banggar,” kata Riska.

​Ia menegaskan, evaluasi total ini menjadi pekerjaan rumah (PR) penting bagi maupun eksekutif agar kesalahan atau kekurangan yang sama tidak terulang lagi pada penyusunan anggaran berikutnya.

​Oleh karena itu, Riska meminta agar pembahasan antara unsur pimpinan DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di tingkat Banggar kelak dilakukan secara mendalam, lugas, dan terperinci.

“Harapan besar pada saat rapat di Banggar, pembahasan antara unsur pimpinan dan juga tim Pemprov ini agar lebih lugas dan dibahas secara lebih terperinci, agar catatan-catatan ini tidak terulang lagi,” lanjutnya.

​Politisi muda dari Fraksi Golkar ini menambahkan, ketajaman dan ketelitian dalam mengelola anggaran daerah bukan sekadar masalah administratif belaka. Menurutnya, APBD yang sehat dan berjalan selaras akan berdampak langsung pada efektivitas program pembangunan di lapangan.

“Jadi, agar APBD yang berjalan ini bisa selaras, masyarakat pun bisa merasakan langsung program-program pembangunan yang diberikan oleh pemerintah provinsi,” pungkas Riska.

(Syauqi)


baca juga ...  Fraksi Gerindra Kotim Dukung Penuh Langkah Agrinas Palma Nusantara
Bagikan:
Berita Populer
error: Content is protected !!