PALANGKA RAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memberikan catatan kritis terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kendati mengapresiasi capaian makro, fraksi ini menyoroti sejumlah target pendapatan daerah yang belum terealisasi sepenuhnya secara optimal.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Irawan, memaparkan bahwa realisasi target Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng per 31 Desember 2025 berhasil menyentuh angka Rp 7,284 triliun lebih. Angka ini setara dengan 91,23 persen dari total target yang ditetapkan sebesar Rp 7,984 triliun lebih.
​Namun, sorotan tajam tertuju pada sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sektor ini tercatat hanya mampu terealisasi sebesar Rp 98,876 miliar lebih, atau hanya sekitar 9,09 persen dari target awal yang dipatok sebesar Rp 1,094 triliun lebih.
​Bambang menegaskan bahwa ketimpangan yang jauh antara target dan realisasi pada sektor ini memerlukan evaluasi mendalam dari pihak eksekutif.
“Capaian ini sangat memprihatinkan dari target yang telah ditetapkan. Perlu penjelasan apa kendalanya sehingga realisasi pendapatan tidak tercapai,” tegas Bambang saat membacakan pandangan fraksinya dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang III Tahun 2026, belum lama ini.
Guna mengantisipasi hal serupa di masa mendatang, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya komitmen dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil untuk mendongkrak performa mereka secara konsisten.
​”Peningkatan kinerja secara berkesinambungan dari Instansi yang mempunyai kontribusi terhadap pembentukan penerimaan daerah sangat diharapkan agar semakin mampu memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap peningkatan pencapaian target Penerimaan Daerah di masa yang akan datang,” jelas Bambang.
(Syauqi)
