KASONGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, meminta seluruh pemerintah desa lebih berhati-hati dan transparan dalam mengelola anggaran dana desa.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat dana desa yang dikelola pemerintah desa memiliki nilai cukup besar dan penggunaannya berkaitan langsung dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Katingan, Nanang Suriansyah, mengatakan masih terdapat pemerintah desa yang belum sepenuhnya memahami aturan dan mekanisme pengelolaan keuangan desa. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan administrasi hingga berujung pada masalah hukum.
“Jangan sampai niatnya membangun desa, tetapi karena salah mengelola anggaran malah berurusan dengan hukum. Kuncinya ada di tertib administrasi dan transparansi,” kata Nanang, Kamis 12 November 2026.
Politisi Partai Golkar tersebut menegaskan, setiap rupiah dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki peruntukan yang jelas. Karena itu, pemerintah desa harus memastikan seluruh tahapan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Menurut dia, kepatuhan terhadap aturan harus dimulai sejak proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Seluruh tahapan tersebut perlu mengacu pada petunjuk teknis dan regulasi yang berlaku.
Nanang juga mengingatkan agar pemerintah desa tidak menganggap administrasi sebagai sekadar formalitas. Kelengkapan dokumen dan keterbukaan informasi merupakan bagian penting untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai tujuan.
Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana desa diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui program pembangunan yang direncanakan maupun kegiatan yang telah dilaksanakan.
“Dengan demikian, masyarakat juga dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran di desanya,” ujarnya.
Dia berharap seluruh pemerintah desa semakin meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, memperkuat tertib administrasi, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Pengelolaan yang baik, dana desa diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” pungkasnya.
(Bitro)
23 Oktober 2026
19:22
