PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dewan meminta pemerintah daerah mengevaluasi total efisiensi dan efektivitas bisnis perusahaan pelat merah tersebut.
​Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kalteng, Hero Harapanno Mandow, menyatakan pihaknya telah melakukan koreksi mendalam terhadap kontribusi BUMD saat menyampaikan pemandangan umum fraksi kemarin.
Menurut dia, jangan sampai keberadaan BUMD justru menjadi beban baru bagi APBD alih-alih menyumbang pendapatan.
“Jadi kemarin kita ada melakukan koreksi terhadap BUMD kita, apakah sejauh ini memang betul-betul mampu menjadi salah satu sumber PAD atau jangan-jangan malah operasionalnya lebih tinggi daripada pendapatan yang bisa mereka berikan untuk daerah,” ujar Hero, Jumat, 10 Juli 2026.
Hero menegaskan bahwa kritik tajam yang dilayangkan legislatif bukan bertujuan menjatuhkan, melainkan bentuk dukungan konstruktif. Melalui fungsi pengawasan, Fraksi Demokrat ingin memastikan ada perhatian serius dari jajaran direksi BUMD dan pemerintah provinsi untuk berbenah.
Lebih jauh, Hero mengingatkan bahwa tantangan ekonomi ke depan menuntut Kalteng untuk tidak lagi bergantung penuh pada skema konvensional. Kalteng, kata dia, harus mulai menyapih diri dari ketergantungan dana transfer pemerintah pusat.
​Di era dinamis saat ini, manajemen BUMD dan pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dan lincah dalam menangkap peluang pasar.
“Sehingga (PAD) lebih menjadi perhatian, sehingga kita tidak semata-mata mengharapakan dana tranfer pusat dan hal-hal yang sifatnya konvensional. Tapi kita pun diera saat ini harus bisa berusaha menciptakan potensi-potensi pendapatan baru untuk ke depannya,” pungkasnya.
(Syauqi)
