PANGKALAN BUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Kotawaringin Barat, Senin 3 Agustus 2026, menggelar rapat Paripurna Ke 6 masa persidangan III tahun sidang 2025/2026, rapat tersebut dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD Kobar terhadap kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran) APBD tahun anggaran 2027.
Dalam rapat itu di hadiri Wakil Bupati Kobar, Suyanto, Ketua DPRD Kobar Mulyadin, Wakil ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Kobar, Sekda Kobar Rody Iskandar, Unsur Forkopimda, dan seluruh Kepala OPD Kobar.
Pada rapat Paripurna ke 6, anggota DPRD Kobar dari Fraksi Partai Gerinda Muhammad Isro Wahyudin, membacakan hasil rapat gabungan tim anggaran pemerintah daerah dan DPRD Kobar, dimana KUA-PPAS tahun anggaran 2027 yang telah diajukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan pembahasan pada hari Jum'at dan Senin tanggal 10 dan 13 Juli 2026 yang lalu, dilanjutkan dengan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama 6 hari pada hari Selasa sampai dengan Jum'at tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 Juli 2026 hingga Senin dan Selasa tanggal 20-21 Juli 2026.
Kebijakan umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun anggaran berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.
Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen yang memuat kebijakan skala prioritas pembangunan daerah yang menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disingkronkan dengan prioritas dan program nasional serta arah kebijakan/prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.
“Sebagaimana KUA-PPAS Tahun 2027 yang telah disampaikan dan dibahas bersama DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, kebijakan fiskal tahun 2027 tidak lagi berada fase adaptasi awal pasca – masa transisi, melainkan telah memasuki tahap akselerasi untuk memperkokoh fondasi jangka Panjang daerah menuju visi Kobar Makin Jaya. Dan dengan mengusung tema pembangunan tahun 2027, Pemerataan Kualitas Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan Untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi Inklusif,” ujar Wahyu.
Adapun arah kebijakan ekonomi yang akan dilaksanakan meliputi Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata Untuk Mengurangi kesenjangan Wilayah, Pengembangan Kualitas Infrastruktur Ekonomi dan Konektivitas Kewilayahan; Pengembangan Infrastruktur Yang Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
Selain itu arah kebijakan lainnya adalah melalui Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Peningkatan Perlindungan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Penguatan Modal Sosial Dalam Pemerataan Ekonomi dan Optimalisasi Investasi Produktif dan Kerjasama Multi Sektor Untuk Perluasan Kesempatan Kerja.
“Pada tahun 2027 mendatang terdapat 4 skala prioritas pembangunan Kabupaten Kobar yang berkaitan langsung dengan sektor ekonomi yaitu Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar yang merata untuk Mengurangi kesenjangan Wilayah, Pengembangan Kualitas Infrastruktur Ekonomi dan Konektivitas Kewilayahan, Peningkatan Perlindungan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan untuk penguatan Modal Sosial dalam Pemerataan Ekonomi dan optimalisasi Investasi Produktif dan Kerjasama Multi Sektor untuk Perluasan Kesempatan Kerja,” kata Wahyudi. (man)
