PALANGKA RAYA – Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Palangka Raya Gelap (GPG) telah mengajukan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI sebagai imbas dari pemadaman listrik bergilir di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng).
​Hal ini disampaikan Koordinator Lapangan GPG, Fiteli Waruwu, saat melakukan aksi demonstrasi di Kantor PLN UP3 Palangka Raya Jumat, 7 Agustus 2026.
Fiteli menyampaikan bahwa pihaknya telah menyurati DPR RI pada 3 Agustus lalu untuk meminta penjadwalan RDP guna membahas krisis kelistrikan di Kalteng. Dalam rencana RDP itu, pihaknya menuntut salah satunya General Manager (GM) PT PLN UID Kalselteng dicopot.
“Ada beberapa hal yang kita tuntut yaitu termasuk kejelasan kapan berakhirnya pemadaman listrik dan soal kopensasi bagi masyarakat yang mengalami kerugian, serta menunutut GM PT PLN Persero UID Kalsel-Kalteng segera dicopot serta menager di Kalteng harus juga di copot,” tegasnya.
Selain itu, aksi yang dilakukan GPG hari ini merupakan bentuk kekecewaan lantaran pihak manajemen PLN UID Kalselteng dinilai tidak menepati janji yang telah disepakati pada aksi jilid tiga sebelumnya. Dimana GM PT PLN menjanjikan pemadaman bergilir pada 5 Agustus 2026.
“Aksi jilid lima ini tindaklanjut dari pada janji GM PT PLN UID Kalsel dan Kalteng yang tidak tepat pada janjinya waktu kita aksi jilid ke tiga. Dan ini sudah disampaikan kemarin bahwa tanggal 5 Agustus tidak ada pemadaman, tetapi sampai sekarang, tanggal 7 Agustus, masih terjadi pemadaman di wilayah Kalteng, khusunya di Palangka Raya,” ujar Fiteli.
Ia menambahkan, pihak PLN UP3 Palangka Raya melalui Asisten Manajer Umum berdalih bahwa pemadaman masih terjadi karena adanya kebocoran boiler pada tanggal 6 Agustus kemarin.
Sementara itu, Satrio (35), seorang peternak ayam yang turut bergabung dalam aksi GPG, kembali menegaskan kekecewaannya terhadap manajemen PLN. Ia juga menilai kompensasi yang akan diberikan PLN terhadap masyarakat belum jelas.
“Seorang GM menjanjikan bahwa pemadaman akan berhenti di tanggal 5 Agustus, lalu selanjutnya kita akan diberikan kompensasi. Sampai sekarang tidak jelas melalui mana kita mengajukan kompensasi. Tidak jelas,” keluhnya.
Untuk itu, lanjut Satrio, GPG sepakat menyuarakan persoalan tersebut ke DPR RI dengan meminta penjadwalan RDP.
“Makanya kami sepakat dengan teman-teman aliansi, akan kami suarakan ke DPR RI. Kami akan minta jadwal untuk RDP dengan DPR RI untuk memanggil seluruh direksi PLN beserta GM dan manajernya. Dicopot! Wajib dicopot, karena mereka ini pelayan masyarakat. Seharusnya mereka melayani kita, membuka kanal buat kita menyalurkan aspirasi, bukan malah menyakiti kita yang sedang rugi,” pungkas Satrio.
(Syauqi)
15 Juli 2026
10:40
