Dinas Pertanian Diminta Perkuat Kemandirian Pangan

ISK/BERITASAMPIT - DPRD saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pertanian.

MUARA TEWEH – Anggota DPRD Kabupaten , Sri Neni Trianawati, memberikan catatan kepada Dinas Pertanian setempat terkait capaian swasembada pangan daerah. Ia menyebut mereka memiliki PR untuk memastikan ketersediaan pangan mandiri tanpa harus terus-menerus bergantung pada program pusat. 

“Dinas Pertanian ini mempunyai PR untuk memenuhi swasembada pangan kita. Apa yang dipaparkan tadi oleh Dinas Pertanian, bahwa progam cetak sawah dari pemerintah pusat pun belum bisa maksimal diterapkan di Kabupaten ,” kata dia kala Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian setempat, Selasa 7 April 2026.

Legislator perempuan dari Partai Golkar ini menyatakan adanya ketidakcocokan antara program pertanian dari pemerintah pusat dengan kondisi geografis di daerahnya.

Belum maksimalnya program cetak sawah yang terjadi selama ini disebabkan oleh upaya menyamaratakan kondisi alam antara Pulau Jawa dan Kalimantan.

“Kita dengan Jawa itu beda, sangat beda sekali. Saat kita mencoba mengaplikasikan program Jawa ke daerah kita, hasilnya banyak cetak sawah yang gagal. Ini adalah PR besar bagi Dinas Pertanian,” ungkapnya.

Berdasarkan pemaparan Dinas Pertanian, rencana kerja tahun 2025 kemarin terpantau masih lebih banyak pada pembukaan lahan perkebunan dibandingkan pertanian pangan.

Sebab itu, Sri Neni menilai ada kecenderungan masyarakat lebih tertarik ke sektor perkebunan karena hasilnya yang dianggap lebih menjanjikan secara instan.

Ia memperingatkan jika pemerintah daerah lalai mendorong sektor pertanian, maka daerah terancam kehilangan lahan produktif untuk tanaman pangan.

“Lama-kelamaan daerah kita ini dikelilingi kebun sawit dan tidak bisa lagi menanam padi. Kita harus mendorong masyarakat agar lebih maksimal dalam bertani dan berladang,” ucapnya.

Sri Neni mengungkapkan banyak warga yang sebenarnya ingin tetap berladang dan menanam padi. Namun, keterbatasan modal dan sarana produksi masih menjadi hambatan.

baca juga ...  Taufik Nugraha Sebut Pencegahan Korupsi Demi Tata Kelola Desa yang Akuntabel

“Kami dalam kegiatan reses juga banyak masyarakat menyampaikan ingin tetap berladang, menanam padi dan membutuhkan bantuan, karena kita ketahui kemampuan petani kita hanya bisa menanam di lokasi sendiri, tetapi untuk memenuhi kebutuhan swasembada kita masih kurang. Mereka kurang kemampuan baik dari segi pengadaan bibit, pupuk dan lain sebagainya,” ungkap dia.

“Inilah PR kita, mudah-mudahan dari Dinas Pertanian mensupport itu supaya mereka tidak hanya menanam di lahannya sendiri, tetapi juga bisa lebih untuk memenuhi kebutuhan swasembada pangan dengan progam-progam dari Dinas Pertanian,” tandasnya. (isk)

Bagikan:
Berita Populer
error: Content is protected !!