PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan sejumlah catatan dan pertanyaan kritis terhadap postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2027.
​Juru bicara Fraksi Gerindra, Wengga Febri Dwi Tananda mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi sebelumnya menyampaikan bahwa kebijakan rasionalisasi belanja dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah.
“Fraksi Gerindra meminta penjelasan mengenai program dan kegiatan apa saja yang dinilai tidak lagi menjadi prioritas dalam APBD 2027, serta berapa besar anggaran yang dapat dialihkan kepada program yang memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat,” kata Wengga saat membacakan pemandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna di DPRD Kalteng atas RAPBD 2027, Selasa, 15 September 2026.
Selain masalah efisiensi program, Wengga juga menyoroti manajemen waktu pelaksanaan proyek pemprov. Gerindra meminta eksekutif untuk melakukan akselerasi sejak awal tahun demi menghindari penumpukan sisa anggaran di akhir tahun.
“Bagaimana Pemerintah memastikan seluruh program prioritas APBD 2027 dapat dilaksanakan secara tepat waktu sejak awal tahun anggaran, sehingga tidak terjadi penumpukan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun dan berujung pada rendahnya realisasi
maupun terbentuknya Silpa yang besar?” tanya Wengga.
Lebih jauh, Fraksi Gerindra juga meminta ketegasan Pemprov Kalteng mengenai parameter kesuksesan pembangunan. Menurut Wengga, tolok ukur performa pemerintah daerah tidak boleh terjebak pada angka penyerapan administratif semata.
“Apa indikator utama yang akan digunakan pemerintah untuk menyatakan bahwa APBD Tahun Anggaran 2027 berhasil? Apakah keberhasilan hanya dilihat dari tingkat serapan anggaran, atau juga dari indikator yang lebih substantif seperti penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan
dan peningkatan kemandirian fiskal daerah?”pungkasnya.
(Syauqi)
