PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Pemerintah Provinsi sepakat tetap mengalokasikan anggaran pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada APBD 2027. Langkah ini diambil sembari menunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait wacana pengambilalihan pembiayaan gaji PPPK melalui APBN.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari kehati-hatian dalam menyusun perencanaan anggaran daerah. Menurutnya, hingga saat ini belum ada surat resmi dari pemerintah pusat yang menjadi dasar bagi daerah untuk melakukan penyesuaian penganggaran.
“Jadi, pada saat kita pembahasan anggaran, kita tetap menganggarkan di APBD 2027 karena kita tidak berani mengambil risiko. Kecuali nanti dalam perjalanan ada surat kepastian dari pemerintah pusat, itu mungkin akan dibicarakan lebih lanjut,” ujar Sudarsono, Selasa, 10 November 2026.
Menurutnya, kebijakan penganggaran tidak bisa hanya berlandaskan informasi atau pemberitaan yang berkembang di publik. Diperlukan kepastian tertulis dari kementerian terkait sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan anggaran.
“Kita memang harus menunggu ada kepastian surat tertulis dari kementerian, paling tidak Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Dalam Negeri. Makanya kita tetap menganggarkan,” tegasnya.
Sudarsono menjelaskan, apabila nantinya kebijakan pembiayaan gaji PPPK melalui APBN benar-benar direalisasikan, pemerintah daerah tentu akan mendapatkan ruang fiskal yang lebih luas.
Anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk membayar gaji PPPK melalui APBD dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan program prioritas daerah lainnya.
“Kalau ternyata itu memang betul dianggarkan dari pusat, maka itu tentu menjadi keuntungan bagi kita. Artinya, ada dana tambahan yang sudah kita anggarkan tetapi diambil alih oleh pusat. Kita ada keluasan untuk mempergunakan anggaran itu kepada hal-hal yang lebih penting lainnya,” ungkapnya.
Selain itu, Sudarsono juga berharap penyaluran gaji PPPK tetap dapat melibatkan bank Kalteng. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pertumbuhan dan penguatan lembaga keuangan milik daerah.
“Kalau kita selama ini tetap mengharapkan Bank Kalteng, biar perkembangan bank daerah kita tetap sesuai dengan yang kita harapkan. Jangan sampai penggajian kepada bank yang lain, karena kita berkepentingan terhadap bank daerah. Dari penghasilan dividen bank daerah tentu untuk kepentingan pembangunan kita. Kita berharap penggajihan ke bank Kalteng,” pungkas Sudarsono.
(Syauqi)
