SAMPIT – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyambut positif penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang saat ini tengah dibahas melalui tahapan uji publik.
Regulasi tersebut diharapkan mampu menjadi landasan hukum sekaligus pedoman dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.
Ketua DPRD Kotim Rimbun mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kotim, Dinas Pendidikan yang telah menginisiasi penyusunan Raperda tersebut sebagai tindak lanjut dari berbagai regulasi yang lebih tinggi.
“Perda ini nantinya menjadi modal dasar penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kotim kedepan,” kata Rimbun Kamis 24 September 2026.
Ia menegaskan, dalam pembahasan nantinya DPRD akan melihat berbagai aspek yang menjadi karakteristik daerah, termasuk kondisi sosial masyarakat, kearifan lokal, hingga kebutuhan dunia pendidikan di Bumi Habaring Hurung.
Menurut Rimbun, kebijakan pendidikan yang dituangkan dalam Perda harus mampu menyesuaikan kondisi daerah sehingga implementasinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Bagaimana perda ini nantinya melihat karakteristik pendidikan, kehidupan masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Kotim,” ujarnya.
Rimbun menambahkan, DPRD siap membahas Raperda tersebut secara profesional apabila nantinya diajukan secara resmi oleh pemerintah daerah.
“Segala sesuatu nantinya akan mengacu pada Perda ini. Kebijakan dan program pendidikan yang dijalankan harus memiliki dasar yang jelas sehingga menjadi tolok ukur bersama dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan menyampaikan bahwa Raperda Penyelenggaraan Pendidikan disusun untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan di daerah, mulai dari pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, ketersediaan tenaga pendidik, hingga penguatan karakter peserta didik.
Ia berharap masukan dari para guru, kepala sekolah, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya dalam forum uji publik dapat menyempurnakan substansi regulasi tersebut sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kotim.
“Harapan kami perda ini nantinya tidak hanya baik secara normatif, tetapi juga dapat diterapkan di lapangan dan menjadi solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan yang dihadapi daerah,” kata Diana. (Nardi)
21 Oktober 2026
11:44
