SAMPIT – Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meminta pemerintah memberikan perlakuan khusus terhadap lahan koperasi dan kelompok tani yang telah lama dikelola masyarakat di kawasan yang kini masuk dalam areal sitaan dan pengelolaan PT Agrinas Palma Nusantara (APN).
Anggota Komisi II DPRD Kotim, Andi Lala, mengatakan pihaknya bersama perwakilan sembilan koperasi telah menyampaikan aspirasi tersebut saat melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Planologi dan Kehutanan.
Dalam pertemuan itu, mereka juga menyerahkan sejumlah data terkait keberadaan lahan masyarakat yang selama ini dikelola melalui koperasi dan kelompok tani.
Menurutnya, Komisi II mempertanyakan mekanisme penerbitan izin yang rencananya akan dilakukan di atas lahan sitaan tersebut. Pasalnya, kawasan itu masih berstatus kawasan hutan sehingga perlu ada kejelasan mengenai proses dan dasar hukumnya.
“Kalau memang akan diterbitkan izin, tentu harus ada tahapan yang jelas, termasuk koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan dan pihak terkait lainnya,” ujarnya, Senin 28 September 2026.
Lahan Koperasi Bukan Lahan Inti Perusahaan
Andi Lala menjelaskan, sebagian lahan yang kini berada dalam areal sitaan tak semua merupakan lahan inti perusahaan.
Menurutnya ada lahan yang sebelumnya telah lama dikelola masyarakat melalui koperasi maupun kelompok tani, bahkan telah beroperasi lebih dari lima tahun sebelum sitaan dilakukan.
Karena itu, ia menilai keberadaan koperasi yang telah lama beraktivitas dan memberikan manfaat kepada masyarakat tidak bisa disamakan dengan pengelolaan lahan bekas perusahaan.
Minta Perlakuan Khusus, Bukan Sekadar Skema 20 Persen
Komisi II menurut Andi Lala sangat mendukung kebijakan alokasi 20 persen untuk masyarakat dalam pengelolaan lahan inti perusahaan. Namun kebijakan tersebut dinilai tidak cukup apabila diterapkan secara sama terhadap lahan koperasi yang telah puluhan tahun dikelola warga.
“Kami setuju dengan alokasi 20 persen untuk masyarakat. Tetapi di lahan koperasi yang sudah lama berjalan, yang selama ini memberikan manfaat kepada warga dan memiliki kemitraan yang jelas, perlu mendapat perlakuan khusus agar masyarakat tidak dirugikan,” katanya.
Sehingga skema nanti ada hal khusus yang diberlakukan khusus kepada arreal lahan koperasi yang sudah lama dikuasai masyarakat.
Ia mencontohkan terdapat koperasi yang mengelola areal sekitar 800 hektare dan selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat, seperti Berkat Tehang. Menurutnya, lahan seperti itu perlu mendapat perhatian khusus agar hak-hak masyarakat tetap terlindungi.
Jawaban Dirjen Planologi: Akan Dikaji, Tidak Ada yang Diistimewakan
Jawaban dari pihak perwakilan Dirjen Planologi dan Kehutanan yaitu Direktur Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Beni menyampaikan dalam pelaksanaan pelepasan kawasan hutan nantinya akan ada kajian-kajian dan tak ada yang diistimewakan dalam pelepasan itu serta tetap mengikuti aturan seperti perusahaan lainnya.
Mereka juga akan melakukan kajian dan turun ke lapangan melihat yang mana betul koperasi yang dimiliki masyarakat, bukan koperasi yang seolah milik masyarakat namun ternyata isinya satu anggota memiliki ratusan hektare.
Selain berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Komisi II DPRD Kotim juga melakukan pertemuan dengan PT Agrinas Palma Nusantara yang disambut Bagian Kemitraan dan Plasma. Dalam kesempatan tersebut, semua aspirasi masyarakat terkait kepastian status lahan disampaikan.
“Kami mempertanyakan apakah keseluruhan lahan dari Agrinas dibuat izin dan kemudian diberikan 20 persen,” ujarnya.
Berdasarkan penjelasan yang diterima dari Agrinas, tidak seluruh lahan akan diperlakukan dengan skema yang sama. Untuk lahan inti akan dibuat izin. Namun yang selama ini telah memberikan manfaat kepada masyarakat, dimungkinkan adanya pola kemitraan atau kerja sama tertentu dengan APN akan ada khusus.
Koperasi Harus Murni Milik Masyarakat
Kadis Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kotim Muslih yang juga ikut hadir menyampaikan sudah ada kerja sama, koperasi dan kelompok tani yang selama ini menjalankan pola kerja sama seperti KSO maupun SPK secara rutin memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, mulai dari pembagian hasil usaha, bantuan sosial, beasiswa pendidikan, bantuan ibadah, hingga dukungan terhadap kegiatan kemasyarakatan.
Namun demikian, ia menegaskan dukungan hanya diberikan kepada koperasi yang benar-benar dimiliki dan dikelola masyarakat. Jika ditemukan penguasaan lahan dalam skala besar oleh perorangan, misalnya satu orang memiliki 50 hingga 100 hektare maka tidak akan direkomendasikan kerja sama dengan PT Agrinas Palma Nusantara.
Lahan Koperasi Harus Kembali ke Masyarakat
Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kotim Muhammad Abadi juga hadir dalam pertemuan dengan Direktorat Jenderal Planologi dan Kehutanan berharap agar jangan sampai terjadi permasalahan dalam pelepasan kawasan hutan yang dulunya lahan milik koperasi.
“Karena mengingat anggota koperasi adalah masyarakat yang sejak dulu menguasai tanah tersebut secara turun temurun,” ungkapnya.
Abadi menyampaikan bahwa koperasi berasal dari berbagai kecamatan di Kotim dan selama ini memberikan manfaat untuk masyarat.
Ia menegaskan agar Agrinas harus memperhatikan lahan atas nama koperasi atau nama masyarakat sebagai anggota koperasi.
“Jika nantinya dilepaskan dari kawasan hutan itu maka harus atas nama koperasi milik masyarakat,” ujannya. (Nardi)
21 Oktober 2026
11:44
