PALANGKA RAYA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Ampera AY Mebas menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Menurutnya, keberadaan badan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove sekaligus mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ampera menilai, pengelolaan tersebut idealnya tidak hanya menyasar lahan gambut dan mangrove, tetapi juga kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Biar saja pusat yang menangani. Jadi bukan hanya gambut dan mangrove, tetapi juga kawasan hutan. Serahkan saja kepada pusat karena kawasan hutan memang menjadi urusan pusat,” kata Ampera, Selasa, Rabu, 30 September 2026.
Ia mengatakan, pembentukan badan khusus akan lebih optimal apabila diikuti dukungan anggaran yang memadai. Dengan demikian, upaya menjaga ekosistem gambut, mangrove, dan kawasan hutan dapat dilakukan secara berkelanjutan, termasuk dalam rangka mencegah terjadinya karhutla.
“Bagus itu. Mudah-mudahan dengan adanya badan ini, mereka juga mempunyai anggaran. Jadi betul-betul bisa menjaga gambut, menjaga mangrove, sekaligus kawasan hutan,” ujarnya.
Ampera mencontohkan, pencegahan kebakaran di lahan gambut dapat dilakukan melalui berbagai langkah teknis untuk mempertahankan kondisi lahan tetap basah. Salah satunya dengan pengelolaan tata air melalui kanal maupun pembangunan sumur.
“Misalnya gambut itu dibuat kanal supaya berair terus. Mungkin juga ada sumur supaya tetap diairi. Jadi pencegahannya dilakukan sebelum terjadi kebakaran,” jelasnya.
Menurut Ampera, persoalan kewenangan menjadi hal penting dalam pengelolaan kawasan hutan. Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak semestinya dibebani tanggung jawab terhadap kawasan yang secara kewenangan berada di tangan pemerintah pusat.
“Kalau kawasan hutan itu memang urusan pusat, berikan juga anggarannya. Jangan sampai kita diminta menjaga kawasan hutan, sementara kewenangannya ada di pusat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat tetap bersinergi dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Namun, dukungan anggaran dari pemerintah pusat diperlukan apabila daerah ikut terlibat dalam menjaga kawasan yang bukan menjadi kewenangannya.
“Dinas Kehutanan (Di Kalteng) bisa saja punya anggaran untuk menjaga kawasan hutan. Tetapi kalau kawasan itu bukan kewenangan provinsi atau kabupaten, tentu harus jelas siapa yang bertanggung jawab dan dari mana anggarannya,” pungkas Ampera.
(Syauqi)











