KUALA PEMBUANG – Wakil Bupati Seruyan menghadiri Rapat Paripurna Ke-13 dan Ke-14 DPRD Kabupaten Seruyan pada Rabu 18 November 2026. Pertemuan ini berlangsung di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Seruyan untuk membahas kelanjutan dua rancangan peraturan daerah inisiatif legislatif.
Rapat Paripurna Ke-13 mengagendakan penyampaian jawaban kepala daerah atas pidato pengantar Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD. Dua raperda yang dibahas mencakup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) serta perubahan perda terkait pembentukan kecamatan.
Dalam sambutan tertulis Bupati Seruyan, ditekankan bahwa penyusunan produk hukum daerah harus memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Hal ini penting agar regulasi yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Seruyan memberikan apresiasi penuh atas inisiatif DPRD dalam mengusulkan kedua raperda tersebut. Pihak eksekutif berharap produk hukum ini nantinya mampu mendukung program pembangunan daerah secara berkelanjutan.
“Dua buah Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD yang diusulkan ini merupakan rancangan produk hukum yang diharapkan dapat menjadi peraturan daerah yang selaras dengan program pemerintah sesuai perkembangan, khususnya bagi pemerintahan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seruyan secara menyeluruh,” demikian pernyataan dalam sambutan tersebut.
Wakil Bupati juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah terkait agar mempersiapkan diri dengan maksimal. Mereka diminta untuk segera mendampingi proses pembahasan lebih lanjut bersama pihak Bapemperda DPRD.
Pada Rapat Paripurna Ke-14, agenda dilanjutkan dengan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap pidato pengantar Bupati. Sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dipandang sebagai kunci utama dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
Seluruh rangkaian paripurna diharapkan mampu mempererat kerja sama antarinstitusi di Kabupaten Seruyan. Tujuan akhirnya adalah terciptanya payung hukum berkualitas yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
(ASY)











