Penerbangan Terganggu Akibat Asap, Pemkab Kotim Waspadai Dampak Ekonomi

NARDI/BERITASAMPIT - Bupati Kotim Halikinnor.

SAMPIT – Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan transportasi, tetapi juga mulai memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, salah satu indikator yang dapat menggambarkan dampak kabut asap adalah terganggunya sektor transportasi, khususnya penerbangan.

Menurutnya, ketika jarak pandang menurun hingga menyebabkan penundaan atau pembatalan penerbangan, maka kerugian tidak hanya dirasakan penumpang, tetapi juga berdampak pada perputaran ekonomi daerah.

“Kalau penerbangan terganggu tentu sangat merugikan masyarakat. Mobilitas orang masuk dan keluar daerah menjadi terhambat, dan itu berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi,” kata Halikinnor, Rabu 30 September 2026.

Ia menuturkan, dampak tersebut pernah dialaminya secara langsung saat hendak menghadiri agenda penerimaan penghargaan tingkat nasional di Jakarta. Saat itu, penerbangan terganggu akibat kabut asap sehingga dirinya harus tertahan selama dua hari di Pangkalan Bun.

“Waktu itu saya sudah menuju Pangkalan Bun untuk berangkat menerima penghargaan, tetapi tidak bisa terbang karena kondisi asap. Akhirnya tertahan dua hari di sana,” ujarnya.

Menurut Halikinnor, keterlambatan perjalanan akibat gangguan penerbangan juga menimbulkan biaya tambahan yang harus ditanggung masyarakat, mulai dari biaya penginapan hingga kebutuhan konsumsi selama menunggu jadwal keberangkatan.

Bahkan helikopter water bombing juga tak bisa mengudara karena jarak pandang yang tidak aman terhalang kabut asap.

Selain transportasi udara, sektor transportasi sungai juga berpotensi terdampak. Kabut asap yang menurunkan jarak pandang dinilai dapat mengurangi aktivitas masyarakat menggunakan jasa angkutan sungai, termasuk perahu kelotok.

“Kalau jarak pandang terbatas tentu faktor keselamatan menjadi pertimbangan. Akibatnya masyarakat mengurangi perjalanan, dan sopir kelotok juga kehilangan penumpang,” ucapnya.

Halikinnor menyebutkan, apabila kondisi kabut asap masih berlangsung hingga pertengahan Oktober, pemerintah daerah akan melakukan pembahasan lanjutan bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait langkah penanganan yang diperlukan.

Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan, lanjut dia, adalah memperkuat bantuan kepada masyarakat terdampak serta mendorong dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tetap mampu menjalankan usahanya di tengah situasi tersebut.

“Kalau masalah ekonomi ini tidak hanya menjadi persoalan daerah. Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk melihat langkah-langkah yang bisa dilakukan,” jelasnya.

Meski demikian, Halikinnor mengaku belum dapat memperkirakan besaran kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat kabut asap. Menurutnya, perhitungan dampak ekonomi secara menyeluruh memerlukan kajian dari instansi yang berwenang.

“Kalau menghitung angkanya saya tidak bisa, itu bisa ke BPS sebagai instansi yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan perhitungan atau proyeksi dampaknya,” pungkasnya. (Nardi)

baca juga ...  Bupati Kotim Hadiri Pengukuhan Pengurus DPC PKB
Bagikan:
Berita Populer