KUALA PEMBUANG – Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026. Pertemuan ini bertujuan mengawal kewajiban PT Binasawit Abadipratama (BAP) dalam menyediakan plasma 20 persen bagi masyarakat di sekitar wilayah perkebunan.
Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Direktorat Jenderal PHPT dan dipimpin langsung oleh Kepala Subdirektorat Penetapan HGU. Turut hadir jajaran Forkopimda Seruyan, termasuk Wakil Ketua I DPRD serta perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan.
PT BAP saat ini sedang memproses permohonan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) yang telah memasuki tahap pengukuran kadastral. Kementerian ATR/BPN telah memberikan masukan kepada perusahaan agar segera mengalokasikan plasma 20 persen sebagai salah satu syarat mutlak penerbitan HGU.
“Kementerian ATR/BPN berada pada tahapan pemenuhan persyaratan HGU, yang salah satu persyaratannya adalah pemenuhan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS),” tulis laporan tersebut.
Terkait teknis pelaksanaan FPKMS, pemerintah pusat menyerahkan formatnya pada kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat dengan pengawasan pemerintah daerah. Kepastian pemenuhan kewajiban ini nantinya akan dikawal melalui Panitia Pemeriksaan Tanah B yang melibatkan Bupati Seruyan.
Pemerintah Kabupaten Seruyan menegaskan bahwa koordinasi ini merupakan langkah untuk menjamin hak masyarakat. Bupati terus mendorong agar kewajiban perusahaan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
(ASY)










