DBH Kalteng Belum Cair Diprediksi Tembus Rp1 Triliun di Pusat, DPRD: Itu Hak Daerah!

SYAUQI/BERITA SAMPIT - Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi.

PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, mendesak pemerintah pusat agar segera merealisasikan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih mengendap di pusat. Ia memperkirakan akumulasi DBH Kalteng untuk periode 2025-2026 dapat mencapai Rp1 triliun lebih.

Junaidi menegaskan, dana tersebut merupakan hak daerah yang penggunaannya sangat mendesak untuk menopang berbagai sektor pembangunan di Bumi Tambun Bungai.

Dan yang tidak kalah pentingnya juga, kita kan punya uang ini di pusat.

“Artinya mungkin kalau sampai (akhir) 2026 ini bisa Rp1 triliun lebih DBH kita. Harapan kita bukan hanya TKD yang dibantu, bukan hanya berbentuk program rapit, berbentuk program inpres. Artinya DBH kita pun kalau bisa dibantu oleh Kementerian Keuangan supaya bisa dituntaskan untuk Kalteng di tahun 2027, kan itu yang penting kan,” ujarnya, Senin, 5 Oktober 2026.

Menurutnya, akumulasi dana tersebut bersumber dari hak daerah yang tertahan sejak tahun anggaran 2025 hingga 2026. Jika tidak ada transfer penyelesaian di akhir tahun ini, estimasi nilai dana yang berada di pusat dipastikan mendekati atau bahkan menembus angka Rp1 triliun.

​Oleh karena itu, pihak legislatif berharap dana tersebut dapat segera ditransfer langsung ke kas daerah. Junaidi merinci, dana segar tersebut nantinya akan diprioritaskan untuk menggenjot pelayanan dasar dan pemulihan ekonomi masyarakat, di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur.

“Kan ini kan hak kita, hak daerah kan. Nah harapan kita, ditransfer ke kas kita. Supaya bisa kita manfaatkan, minimal untuk apa, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan menunjang perekonomian, seperti itu. Ini yang penting,” tegasnya.

Menyinggung alasan tertahannya dana tersebut, Junaidi mengungkapkan bahwa kebijakan penundaan penyaluran tidak hanya dialami oleh Kalteng saja, melainkan juga provinsi lainnya di seluruh Indonesia.

“Yang tahu alasannya hanya pemerintah pusat,” pungkasnya.

(Syauqi)

baca juga ...  APBD Kalteng 2027 Disahkan: Belanja Rp5,767 Triliun, Pendapatan Rp5,420 Triliun
Bagikan:
Berita Populer