PALANGKA RAYA – Pemerintah pusat bersama DPR RI resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 dengan total belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran untuk Transfer ke Daerah (TKD) ditetapkan sebesar Rp735 triliun.
Menanggapi kebijakan fiskal nasional tersebut, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohanes Freddy Ering, meminta pemerintah pusat untuk memberikan porsi bagi hasil yang lebih maksimal kepada daerah. Khususnya bagi Kalteng yang selama ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan nasional. Menurutnya, penguatan transfer sangat diperlukan demi menopang pembangunan daerah dan pelayanan publik.
“Ya, saya kira kita juga di daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai penyumbang pendapatan nasional, sudah barang tentu untuk kepentingan pembangunan daerah. Selain optimalisasi pendapatan asli daerah memperkuat fiskal, kemandirian keuangan, sudah barang tentu bagi hasil dari pendapatan pajak dan lain-lain itu harus lebih maksimal lagi dari pemerintah pusat,” ujar Freddy, Senin, 5 Oktober 2026.
Freddy menilai, tekanan terhadap fiskal daerah tidak hanya dirasakan oleh Kalteng, melainkan juga oleh sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap kebijakan TKD untuk tahun 2027 dan tahun-tahun mendatang mampu memberikan ruang fiskal yang lebih longgar bagi pemerintah daerah.
“Makanya, saya kira ini memang bukan Kalteng saja. Sebagaimana juga daerah-daerah lain, memang rata-rata menjerit karena TKD-nya dipangkas,” katanya.
Secara nasional, alokasi TKD 2027 yang sebesar Rp735 triliun tersebut sebenarnya diklaim pemerintah meningkat jika dibandingkan dengan outlook TKD 2026 yang tercatat sebesar Rp696,9 triliun. Berdasarkan rincian dari Kementerian Keuangan, alokasi transfer tersebut di antaranya mencakup Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp63,4 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp415 triliun, serta beberapa komponen transfer daerah lainnya.
Kendati ada kenaikan secara nasional, Freddy berharap peningkatan tersebut dapat tercermin secara nyata pada penerimaan daerah Kalteng, terutama melalui DBH. Peningkatan porsi dana transfer ini dinilai krusial untuk menjaga kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat luas.
“Kita berharap tentunya tahun-tahun depan itu perlu ada kenaikan yang signifikan agar kepentingan pembangunan daerah, pelayanan masyarakat pun dalam rangka kesejahteraan ASN itu dapat dipenuhi,” tegasnya.
Lebih lanjut, legislator Kalteng ini mendorong agar porsi DBH diberikan secara lebih maksimal guna mengurai ketergantungan daerah terhadap dana pusat, sekaligus menyoroti realisasi penyaluran dana yang kerap terlambat.
“Okelah tidak 100 persen, tapi jangan juga yang terlampau rendah, Kalteng masih bergantung pada DBH, DAU dan DAK, sementara pembayaran DBH yang diterima daerah menurutnya masih belum sepenuhnya terealisasi,” tandasnya.
(Syauqi)










