SAMPIT – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali menertibkan sejumlah pengamen, pengemis, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang beraktivitas di ruang publik maupun kawasan pasar. Dari hasil penertiban, mayoritas warga yang terjaring merupakan orang-orang yang sebelumnya sudah pernah diamankan.
Kepala Satpol PP Kotim, Widya Yulianti mengatakan, fenomena tersebut menunjukkan bahwa penertiban yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya mampu menghentikan aktivitas mengamen dan meminta-minta di jalanan.
“Rata-rata itu-itu saja orangnya. Kalau orang baru memang ada beberapa, tapi yang kebanyakan berulang adalah orang lama,” kata Widya, Senin 5 Oktober 2026.
Menurutnya, terhadap warga yang berulang kali terjaring, Satpol PP tetap mengedepankan pendekatan humanis melalui pendataan, asesmen, hingga koordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait.
Ia mencontohkan, terdapat warga yang sebelumnya sudah membuat pernyataan tidak akan kembali mengamen atau meminta-minta, namun kembali ditemukan beraktivitas di lokasi yang sama sehingga harus menjalani asesmen ulang.
Untuk kasus yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan, penanganan juga melibatkan keluarga dan aparat kepolisian. Bahkan dalam salah satu kasus, pihak keluarga meminta agar yang bersangkutan kembali diserahkan ke Polsek apabila kembali terjaring.
“Kalau memang ada penanganan gangguan jiwa, tetap kita asesmen. Ada juga yang orang tuanya meminta apabila tertangkap lagi dikembalikan ke Polsek,” ujarnya.
Widya menilai, salah satu faktor yang membuat aktivitas mengamen dan meminta-minta masih marak adalah tingginya kepedulian masyarakat Kotim yang kerap memberikan uang kepada mereka.
Menurutnya, dibandingkan daerah lain, warga Kotim dikenal cukup murah hati sehingga aktivitas tersebut dianggap masih menjanjikan dari sisi penghasilan.
“Pertama memang faktor ekonomi, karena di tempat kita ini banyak yang murah hati sekali. Dibandingkan dengan provinsi, yang memberikan itu sangat minim. Kalau di sini, sampai uang yang ditemukan ada lembaran Rp50 ribu,” ungkapnya.
Selain faktor ekonomi, persoalan keluarga seperti broken home juga menjadi salah satu penyebab sebagian warga memilih turun ke jalan. Bahkan, Satpol PP menemukan sejumlah pengamen yang sebenarnya telah memiliki pekerjaan tetap.
“Ada yang menolak pekerjaan, ada yang bekerja. Ada yang sudah punya pekerjaan tetap, tetapi ketika libur kerja dia mengamen. Ada juga yang sebelumnya memang sudah punya pekerjaan tetap,” jelasnya.
Karena itu, Satpol PP menilai penanganan PMKS tidak cukup hanya dilakukan melalui penertiban. Peran instansi lain, termasuk Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja, dinilai penting untuk membantu memberikan pembinaan, pelatihan, hingga akses pekerjaan bagi warga yang masih produktif.
“Seharusnya Dinas Tenaga Kerja ini terlibat juga, karena di situ ada penyaluran tenaga kerja, banyak lowongan. Apalagi ada BLK dan program pelatihan. Seharusnya mereka bisa mengutamakan dulu yang dalam penanganan PMKS ini,” katanya.
Selain itu, Widya menegaskan bahwa peran masyarakat juga sangat menentukan. Menurutnya, kebiasaan memberikan uang kepada pengamen, pengemis, maupun badut jalanan justru menjadi salah satu faktor yang membuat aktivitas tersebut terus berlangsung.
Sebagai upaya pencegahan, pada 2027 mendatang Satpol PP berencana menggencarkan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat, termasuk memasang stiker larangan memberikan uang kepada pengamen dan pengemis di sejumlah titik.
“Ketemu pengamen, ketemu badut, lihat lucu atau kasihan, jangan langsung diberikan. Karena penghasilan mereka bisa lebih besar,” tegasnya.
Satpol PP juga menemukan aktivitas pengumpulan dana menggunakan kotak amal di kawasan pasar. Temuan tersebut menjadi perhatian karena legalitas dan tujuan penggunaan dana yang dihimpun perlu dipastikan agar tidak disalahgunakan.
Widya menegaskan, penertiban akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum sekaligus mendorong masyarakat yang masih produktif untuk memperoleh penghasilan melalui pekerjaan yang lebih layak dan berkelanjutan. (Nardi)










