KUALA PEMBUANG – Aksi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Suku Dayak Rungau Raya Menggugat bersama para pelaku usaha dan pekerja perkebunan berlangsung damai di kawasan KM 109, Selasa 6 Oktober 2026.
Ketua Aliansi Masyarakat Suku Dayak Rungau Raya Menggugat, Muhamad Matnor, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat dan sejumlah pihak yang terdampak terhadap kondisi akses serta aktivitas mobilitas di kawasan tersebut.
Aksi yang diklaim diikuti sekitar 1.377 orang itu melibatkan berbagai elemen, mulai dari masyarakat, kontraktor CPO, kontraktor kernel, kontraktor TBS, sopir, buruh sawit hingga karyawan yang terdampak. Massa menyampaikan aspirasi secara damai sembari meminta pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah penyelesaian.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Masyarakat Suku Dayak Rungau Raya Menggugat mendesak Bupati Seruyan, Kapolres Seruyan, Pemerintah Kecamatan Danau Seluluk dan Pemerintah Desa Rungau Raya memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan para pekerja yang terdampak.

Selain itu, pemerintah dan aparat kepolisian diminta segera hadir di lapangan untuk mengambil keputusan dan menghadirkan solusi konkret. Menurut aliansi, persoalan tersebut telah berdampak pada aktivitas ekonomi, sosial, mobilitas masyarakat serta keberlangsungan pekerjaan sejumlah pihak.
Aliansi juga menuntut agar jalur mobilitas publik dapat kembali berfungsi normal sehingga aktivitas pengangkutan dan pekerjaan para kontraktor CPO, kernel dan TBS, sopir, buruh sawit serta karyawan dapat kembali berjalan. Mereka memberikan batas waktu tiga hari kepada pemerintah untuk mengambil keputusan dan menghadirkan penyelesaian.
Jika dalam batas waktu tersebut belum ada keputusan atau solusi yang dianggap dapat menyelesaikan persoalan, aliansi menyatakan akan mengambil langkah dan melakukan kegiatan pengangkutan CPO, kernel dan TBS sebagai bagian dari tindak lanjut atas tuntutan yang disampaikan.
Muhamad Matnor menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya kepastian, baik dari sisi hukum maupun keberlangsungan aktivitas ekonomi warga dan para pekerja yang terdampak.
(ASY)










