SAMPIT – Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang baru mencapai 57,65 persen hingga akhir September 2026 menjadi perhatian DPRD Kotim. Anggota Komisi III DPRD Kotim, SP Lumban Gaol, menilai percepatan pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan mengingat waktu yang tersisa hingga akhir tahun semakin terbatas.
Menurut Lumban Gaol, angka tersebut merupakan data per akhir September sehingga pemerintah daerah masih memiliki waktu pada Oktober, November, dan Desember untuk menyelesaikan program yang telah dianggarkan.
“Lambatnya penyerapan anggaran pada awal tahun antara lain dipengaruhi pola pelaksanaan APBD yang mulai berjalan pada Maret. Sementara Januari dan Februari lebih banyak digunakan untuk pembenahan administrasi, dengan pembayaran yang didominasi belanja rutin seperti gaji,” ungkapnya, Senin 26 Oktober 2026.
Selain itu, terdapat pola penyerapan anggaran yang dibagi dalam beberapa tahap. Pada kuartal pertama, kedua dan ketiga, masing-masing dialokasikan sekitar 20 persen, sedangkan 40 persen sisanya berada pada kuartal keempat.
“Jadi rata-rata OPD itu memaksakan penyerapan anggaran dimulai September. Pada kuartal pertama, kedua, dan ketiga, umumnya masih bersifat gaji dan biaya operasional rutin,” ujarnya.
Politisi Demokrat ini juga menyoroti pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap pelaksanaan proyek fisik. Perubahan harga tersebut, berdampak pada harga barang dan mendorong penyesuaian rencana pekerjaan, termasuk volume proyek agar sesuai dengan ketersediaan anggaran.
Kondisi itu turut memengaruhi waktu pelaksanaan sejumlah pekerjaan fisik yang baru mulai bergerak pada Oktober. Bahkan, berdasarkan komunikasi yang dilakukannya dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU), sejumlah proyek fisik berskala besar direncanakan mulai dikerjakan pada November.
“Informasi yang saya dapat, penandatanganan proyek-proyek itu dijadwalkan minggu ini sampai tanggal 28 Oktober. Harapannya, pada November nanti pekerjaan bisa dilaksanakan secara serentak,” jelas dewan dapil 1 Kotim ini.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, proses lelang sejumlah pekerjaan telah berlangsung sekitar satu bulan. Namun, pemanggilan calon pemenang untuk penandatanganan kontrak baru dilakukan pada pekan ini. Dengan kondisi tersebut, pelaksanaan proyek fisik berpotensi terkonsentrasi pada November hingga Desember.
“Kalau dari informasi yang saya dapat, mereka optimistis pekerjaan fisik yang besar bisa selesai pada minggu kedua Desember karena sudah menghitung waktu pengerjaannya,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengingatkan faktor cuaca tetap perlu diperhatikan. Hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung secara rutin dikhawatirkan dapat menghambat pekerjaan di lapangan.
Sementara itu, untuk sejumlah kegiatan di Dinas Pendidikan, khususnya pembangunan dan rehabilitasi sekolah yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum Spesifik Grant (DAU SG), ia menyebut pelaksanaannya telah berjalan lebih awal.
Lumban Gaol menegaskan DPRD tetap mendorong seluruh perangkat daerah agar menuntaskan kegiatan sesuai jadwal. Pengawasan juga dilakukan melalui komunikasi dengan instansi terkait, termasuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang mempertanyakan sejumlah proyek yang belum terlihat dikerjakan.
“Kami tetap mendesak agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu. Masyarakat juga sering bertanya kenapa pekerjaan belum dikerjakan dan apakah tahun ini jadi dilaksanakan. Karena itu, kami terus berkomunikasi dan memonitor perkembangannya,” tegasnya.
Ia berharap seluruh proyek yang telah diprogramkan dapat diselesaikan sebelum akhir tahun sehingga manfaat pembangunan bisa segera dirasakan masyarakat Kotim. (nardi)
