PALANGKA RAYA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk memperkuat langkah mitigasi dalam menghadapi peralihan musim dari kemarau ke musim hujan.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, berharap upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) dapat berjalan optimal dan menyasar titik-titik rawan.
“Kita harapkan mitigasi yang dilakukan Pemprov melalui BPBPK betul-betul efektif dan tepat sasaran. Misalnya pemantauan secara berkala debit sungai, pemetaan zona banjir ataupun longsor juga informasi-informasi prakiraan hujan, perbaikan atau pembersihan drainase,” ujar Nafsiah, Selasa, 10 November 2026.
Siti Nafsiah menjelaskan, prinsip kesiapsiagaan menghadapi peralihan musim hujan pada dasarnya sama seperti saat menghadapi musim kemarau, yaitu menuntut kewaspadaan penuh baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat secara mandiri.
“Kemarin kita selalu siaga dan waspada terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan utamanya, nah kalau sekarang kewaspadaan kita adalah soal munculnya genangan luas bahkan banjir akibat curah hujan yang tinggi,” jelasnya.
Ia mengingatkan agar kawasan pemukiman di wilayah dataran rendah dan pinggiran aliran sungai mendapat perhatian ekstra. Selain itu, lahan gambut bekas karhutla juga dinilai sangat rentan dan cepat tergenang karena mengalami perubahan struktur tanah.
Oleh karena itu, Siti Nafsiah mengimbau masyarakat untuk rutin memantau informasi dan peringatan dini cuaca resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) maupun BPBPK setempat. Warga juga diminta bergotong royong membersihkan saluran air dan selokan di lingkungan pemukiman.
Tak kalah penting, politisi Fraksi Golkar ini menekankan perlunya sosialisasi terkait ancaman bencana dan potensi wabah penyakit yang muncul saat maupun pascabanjir. Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota juga didorong memperbanyak pelatihan relawan serta membentuk lingkungan RT maupun kelurahan tangguh bencana.
“Meskipun ada mitigasi dari Pemprov dan kabupaten/kota menurut saya warga harus tetap disarankan selalu waspada secara mandiri, karena biasanya ketika terjadi bencana yang terdampak pertama adalah masyarakat,” pungkasnya.
(Syauqi)
