KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terus mengawal pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam menyediakan kebun plasma bagi masyarakat melalui koperasi.
Langkah tersebut ditegaskan Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong, saat memimpin rapat audiensi bersama perusahaan perkebunan kelapa sawit di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, belum lama ini.
Jaya menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan hak masyarakat dalam memperoleh manfaat dari usaha perkebunan kelapa sawit dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pemisahan Hak Guna Usaha (HGU), penyesuaian Izin Usaha Perkebunan (IUP), serta fasilitasi pembangunan kebun plasma melalui koperasi masyarakat.
“Kewajiban pembangunan kebun plasma harus diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Jika tidak dilaksanakan, pemerintah daerah akan meningkatkan sanksi hingga pencabutan IUP,” tegas Jaya Samaya Monong.
Dalam pembahasan tersebut, PT Bumi Agro Prima menyampaikan komitmen mengajukan pemisahan HGU atas nama Koperasi Produsen Kapakat Jaya Makmur seluas 787,1 hektare.
Perusahaan selanjutnya akan melakukan penyesuaian luas IUP kebun inti, memfasilitasi pengajuan IUP-B untuk kebun plasma, serta menyelesaikan pembahasan Perjanjian Kerja Sama dengan koperasi.
Komitmen serupa juga disampaikan PT Prasetya Mitra Muda. Perusahaan tersebut akan memfasilitasi kebun plasma melalui dua koperasi, yakni Koperasi Produsen Tabe Parawei Hapakat dengan luas 749,56 hektare dan Koperasi Produsen Mitra Kapakat Manuhing seluas 560,66 hektare.
Kedua koperasi tersebut juga akan difasilitasi dalam pengajuan permohonan HGU sesuai ketentuan perundang-undangan. Setelah proses pengajuan dilakukan, perusahaan akan menyesuaikan luas IUP kebun inti dan memfasilitasi pengajuan IUP-B bagi kebun plasma.
Pemerintah daerah juga akan memfasilitasi pembahasan Perjanjian Kerja Sama antara perusahaan dan koperasi agar seluruh kesepakatan dapat ditindaklanjuti.
Pada kesempatanmpatan ini juga ia mengingatkan agar tidak ada oknum yang mengambil keuntungan pribadi maupun melakukan manipulasi data dalam proses pemenuhan kewajiban perusahaan.
“Jika ditemukan adanya oknum yang mengambil keuntungan pribadi dalam proses pemenuhan kewajiban perusahaan, saya akan menindaklanjuti dan memastikan yang bersangkutan diproses sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya. (ale)
