KAHMI Kotim Gelar Diskusi Publik Bedah Problematika Hukum dan Agraria

IST/BERITASAMPIT - Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Kotawaringin Timur segera menggelar diskusi publik bertajuk Potret Penegakan Hukum di Kotim.

KUALA PEMBUANG – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Kotawaringin Timur segera menggelar diskusi publik bertajuk Potret Penegakan Hukum di Kotim. Acara ini secara khusus membahas dinamika sengketa agraria serta perlindungan hak masyarakat di wilayah tersebut.

Kegiatan ini direncanakan berlangsung pada Jumat, 13 November, pukul 19.30 WIB. Lokasi diskusi akan dipusatkan di Warung Pisang Gapit, Baamang Tengah, Kotawaringin Timur.

Forum tersebut bertujuan menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dan pihak terkait. Sejumlah narasumber dari Polres Kotim, Kejaksaan, kalangan advokat, hingga Komunitas Peduli Kotim dijadwalkan hadir untuk memberikan pandangan profesional mereka.

Ketua Presidium KAHMI Kotim, Irwan TSM, mengatakan bahwa diskusi ini menjadi momentum krusial dalam mempertemukan berbagai perspektif hukum. Ia menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hak bagi warga.

“Kami berharap masyarakat dapat hadir dan berpartisipasi dalam diskusi ini. Forum seperti ini penting sebagai ruang tukar-menukar informasi dalam suasana yang sehat, terbuka, dan objektif,” kata Irwan TSM.

Irwan menambahkan, tujuan utama kegiatan ini adalah membangun kecerdasan publik terkait hukum. Masyarakat diharapkan mampu memahami hak-haknya serta berani menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.

Diskusi ini dipandang penting karena persoalan agraria di daerah sering kali berbenturan dengan kepentingan investasi. Melalui dialog, diharapkan ditemukan titik temu agar hukum berfungsi sebagai instrumen keadilan bagi semua pihak.

KAHMI Kotim mengundang seluruh elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, akademisi, hingga pelaku usaha untuk hadir. Kesempatan ini diharapkan mampu memperluas wawasan mengenai penegakan hukum yang berkeadilan.

Menurut pihak panitia, kepastian hukum bukan sekadar formalitas. Hal tersebut merupakan kepentingan seluruh warga negara untuk memastikan hak-hak masyarakat terlindungi tanpa adanya diskriminasi. (ASY)

baca juga ...  Polsek Baamang Bekuk Dua Jaringan Pengedar Sabu, Satu Diantaranya Ibu Rumah Tangga
Bagikan:
Berita Populer