KUALA PEMBUANG – Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Seruya, dr Bahrun Abbas memimpin rapat koordinasi penanganan potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan, Kamis 12 November 2026. Pertemuan ini fokus pada tindak lanjut program Tanah Objek Reforma Agraria melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan atau PPTPKH.
Rapat tersebut mengagendakan sinkronisasi kebijakan tata ruang antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Langkah ini diambil untuk memastikan pemanfaatan ruang berjalan terarah sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
Berdasarkan kesepakatan rapat, penyelesaian fragmentasi fungsi kawasan hutan pasca TORA PPTPKH akan dilakukan melalui reviu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Rekomendasi atau pola persetujuan TORA PPTPKH yang masuk dalam RTRW Kabupaten Seruyan nantinya akan disinkronisasikan dengan regulasi di tingkat provinsi.
Terhadap objek tanah hasil pola persetujuan TORA PPTPKH, pemerintah akan menerapkan mekanisme holding zone menjadi zona budidaya. Hasil pemetaan ini nantinya berfungsi sebagai data pendukung utama dalam upaya perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain.
Proses perubahan status kawasan hutan tersebut akan dilakukan melalui mekanisme usulan Gubernur Kalimantan Tengah kepada Menteri Kehutanan. Pemerintah daerah berharap langkah ini mampu mengatasi potensi fragmentasi sehingga pemanfaatan ruang lebih optimal.
Selain data TORA, Pemerintah Kabupaten Seruyan berkomitmen mengintegrasikan berbagai data sektoral lainnya. Data tersebut mencakup lahan persawahan, tambak, serta data teknis lainnya ke dalam perencanaan tata ruang daerah.
Untuk mendukung validitas data, setiap Organisasi Perangkat Daerah teknis diminta segera menyerahkan data kondisi eksisting kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan. Bidang tata ruang dinas tersebut akan memproses data tersebut sebagai dasar penyelarasan perencanaan.
Melalui penguatan sinkronisasi ini, Pemerintah Kabupaten Seruyan berupaya memastikan akurasi data sektoral. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong penyelesaian persoalan kawasan hutan secara terencana dan berkelanjutan.
(ASY)
21 Oktober 2026
14:04
