DPRD Kotim Desak Raperda Plasma Segera Dituntaskan, Jangan Sampai Penguasaan oleh Warga Luar Daerah

NARDI/BERITASAMPIT - Anggota Komisi II DPRD Kotim Hendra Sia.

SAMPIT – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait koperasi dan kebun plasma segera dituntaskan. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memastikan manfaat perkebunan sawit benar-benar dirasakan masyarakat sekitar perusahaan.

Anggota Komisi II DPRD Kotim, Hendra Sia, mengatakan pihaknya mendukung upaya pemerintah daerah dalam melakukan penataan terhadap pengelolaan dan kepemilikan plasma di Kotim.

“Iya, kita dorong supaya ranperda terkait koperasi plasma di Kabupaten Kotim segera dituntaskan,” kata Hendra, Rabu 18 November 2026.

Menurutnya, keberadaan plasma semestinya memberikan dampak langsung terhadap masyarakat lokal, terutama warga yang berada di sekitar wilayah perkebunan. Perputaran ekonomi dari sektor perkebunan juga diharapkan tetap berada dan memberikan manfaat bagi daerah.

Persoalan kepengurusan maupun kepemilikan plasma yang diduga tidak seluruhnya berasal dari masyarakat setempat harus jadi atensi dalam pembenahan tata kelola plasma di Kotim.

Politisi Perindo Dapil 5 Kotim ini menilai regulasi yang jelas diperlukan agar pengelolaan koperasi plasma lebih tertib, transparan dan berpihak kepada masyarakat sekitar perkebunan.

DPRD Kotim pun mendorong Dinas Koperasi dan pihak terkait segera menyelesaikan pembahasan regulasi tersebut sehingga persoalan pengelolaan koperasi dan plasma memiliki dasar hukum yang jelas serta manfaatnya dapat lebih optimal dirasakan masyarakat lokal.

Dorongan DPRD tersebut sejalan dengan rencana Pemerintah Kabupaten Kotim yang sebelumnya disampaikan Bupati Kotim Halikinnor untuk melakukan penataan kepemilikan kebun plasma sawit.

Halikinnor mengungkapkan, berdasarkan pengecekan data pada salah satu grup perusahaan perkebunan, terdapat penerima hasil plasma yang berdomisili di luar daerah. Di antaranya Bali, Medan, Jambi, Lampung, Jakarta hingga Surabaya.

Menurutnya, kondisi itu terjadi karena sebagian warga setempat menjual kepemilikan plasmanya sejak awal perkebunan beroperasi. Saat itu, hasil plasma belum terlalu menjanjikan sehingga masyarakat memilih menjualnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Padahal, saat ini hasil dari satu kartu plasma disebut dapat mencapai sekitar Rp4 juta hingga Rp5 juta. Jika satu keluarga memiliki empat kartu, potensi pendapatannya dapat mencapai sekitar Rp20 juta.

Karena itu, Pemkab Kotim berencana menyiapkan payung hukum berupa peraturan daerah untuk melakukan penataan. Pemerintah juga akan berkomunikasi dengan perusahaan dan pihak yang saat ini menguasai plasma, termasuk membahas mekanisme kompensasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang sebelumnya membeli.

Halikinnor menargetkan penataan tersebut mulai direalisasikan pada pertengahan hingga akhir 2027. Selain regulasi, pemerintah daerah juga akan membenahi data penerima plasma menggunakan sistem by name by address agar kepemilikan dapat teridentifikasi secara jelas. (Nardi)

baca juga ...  DPRD Ajak Masyarakat Lanjutkan Perjuangan Pahlawan Lewat Pembangunan Daerah
Bagikan:
Berita Populer