KPK RI Monitoring Desa Antikorupsi di Bagendang Hilir, Bupati Tekankan Integritas

IST/BERITASAMPIT - KPK RI monitoring implementasi indikator Desa Antikorupsi di Desa Bagendang Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

SAMPIT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia hadir melakukan monitoring implementasi indikator Desa Antikorupsi di Desa Bagendang Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kamis 19 November 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Tim Monitoring Desa Antikorupsi KPK RI, Bupati Kotim Halikinnor menyambut kedatangan tim KPK sekaligus menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan monitoring tersebut.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan penting untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Monitoring ini harus menjadi sarana evaluasi untuk melihat sejauh mana nilai-nilai integritas benar-benar telah diterapkan dalam kehidupan pemerintahan dan pelayanan masyarakat,” tegasnya.

Ia menilai keberhasilan membangun desa antikorupsi tidak cukup hanya dengan memasang baliho, membuat papan informasi maupun melengkapi dokumen administrasi. Hal yang lebih penting adalah membangun budaya integritas dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, kepala desa harus mampu menjadi teladan, perangkat desa bekerja secara profesional, sementara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Masyarakat juga diharapkan berani mengingatkan apabila menemukan praktik yang tidak sesuai ketentuan.

Pemkab Kotim berkomitmen memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Seluruh desa di Kotim diharapkan dapat berkembang menjadi desa yang mandiri, maju, transparan dan memiliki integritas,” ujarnya.

Ia juga meminta perangkat daerah terkait, khususnya Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Camat Mentaya Hilir Utara, terus memberikan pendampingan kepada Pemerintah Desa Bagendang Hilir.

“Apabila dalam kegiatan monitoring ini masih ditemukan kekurangan, baik dari sisi administrasi, kelembagaan, keterbukaan informasi maupun pelaksanaan indikator lainnya, hendaknya segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan yang konkret dan terukur,” ujarnya.

Halikinnor juga meminta agar hasil monitoring tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus ditakuti. Sebaliknya, hasil tersebut harus menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

“Kita ingin Desa Bagendang Hilir bukan hanya mampu memenuhi indikator Desa Antikorupsi pada saat penilaian, tetapi benar-benar mampu mempertahankan nilai-nilai integritas secara berkelanjutan,” pungkas Bupati Kotim dua periode ini. (Nardi)

baca juga ...  Turnamen Bulu Tangkis Meriahkan HUT ke-55 KORPRI di Kotim
Bagikan:
Berita Populer