SAMPIT – Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), M Kurniawan Anwar, menyoroti pentingnya penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui regulasi yang jelas. Salah satu upaya yang tengah didorong adalah Perda Inisiatif DPRD terkait kerja sama antara pemerintah desa, BUMDes, dan pihak ketiga.
“Jika pemerintah daerah tidak dapat memberikan kepastian, maka pihak ketiga bisa menjadi solusi melalui skema kerja sama, termasuk lewat program CSR perusahaan,” ujar Kurniawan, Rabu 5 Februari 2025.
Politisi PAN ini menyampaikan untuk itu Perda sebagai payung hukum agar memiliki landasan yang kuat.
Diharapkan nantinya Perda tersebut dapat meningkatkan kemajuan desa dengan mendukung pengelolaan BUMDes secara lebih profesional.
Berdasarkan data yang ia peroleh hanya sekitar 20 persen BUMDes di Kotim yang aktif dan jumlah yang lebih kecil lagi yang benar-benar menghasilkan keuntungan bagi desa.
“Perkembangannya BUMDes saat ini hanya 20 persen saja yang aktif, dan kurang dari itu sifatnya benar-benar menghasilkan dan ada satu desa pendapatannya Rp1 miliar,” ungkapnya.
Untuk itu ai berkomitmen akan mengembangkan BUMDes dengan bersinergi juga bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang juga dari Partai PAN.
Ia menegaskan akan terus fokus pada pengembangan desa, mengingat masih banyak kebutuhan yang harus didukung agar BUMDes dapat berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(nardi)
