PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, pada Senin, 17 Februari 2025.
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di lingkungan Pemprov Kalteng.
Ia juga menambahkan bahwa Pemprov Kalteng telah berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh tahun berturut-turut.
“Pemeriksaan interim ini bukan hal yang baru. Setiap tahunnya, BPK selalu melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan daerah. Kami berharap proses ini berjalan lancar dan tidak memakan waktu lama, mengingat seluruh pelaporan telah disiapkan dengan baik,” ujar Yuas.
Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa Interim LKPD Provinsi Kalteng Tahun 2024, Subhan Affandi, menjelaskan bahwa pemeriksaan bertujuan untuk memastikan laporan keuangan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) di Indonesia.
Ia juga menyebutkan empat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK, yaitu WTP, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).
Pemeriksaan interim ini akan berlangsung dari 14 Februari hingga 14 Maret 2025. Beberapa aspek utama yang akan diaudit meliputi kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas sistem pengawasan internal, serta pengujian substantif terbatas pada akun-akun keuangan utama.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah juga berharap dapat kembali meraih opini WTP untuk tahun anggaran 2024 untuk yang ke-11 kalinya.
(Sya'ban)
