PALANGKA RAYA – Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) memastikan akan menindaklanjuti laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng terkait dugaan keterlibatan delapan perusahaan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan, pihaknya tidak akan tebang pilih dan akan memproses setiap aduan masyarakat sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Laporan siapapun yang melaporkan kita tetap tindaklanjuti apapun bentuk laporannya itu. Apakah ada suatu peristiwa kejahatan, suatu tindak pidana yang dilakukan, pasti kita tindaklanjuti dengan proses penyelidikan,” ujar Iwan di Palangka Raya, Senin, 16 November 2026.
Iwan menjelaskan, pada tahap penyelidikan, penyidik akan mengumpulkan alat bukti untuk memastikan ada tidaknya unsur tindak pidana. Apabila bukti dinilai cukup, kasus tersebut akan dinaikkan ke tahap penyidikan.
“Nanti dari proses penyelidikan itu kita akan kumpulkan alat buktinya apakah ini ada peristiwa pidana atau tidak, kalau ada kita naikan ke proses penyidikan. Kalau tidak ada ya kita hentikan untuk memberikan kepastian hukum. Tapi sekali lagi saya tekankan, semua laporan masyarakat itu pasti akan ditindaklanjuti dan kita akan berikan kepastian hukumnya,” tegas Iwan.
Sebelumnya, Walhi Kalteng resmi melaporkan delapan perusahaan pemilik izin konsesi di wilayah Kalimantan Tengah ke Mapolda Kalteng pada Senin (9/11/2026). Kedelapan perusahaan tersebut beroperasi di Kabupaten Kapuas, Katingan, Kotawaringin Timur, dan Seruyan.
Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Janang Firman Palanungkai merinci, delapan korporasi itu terdiri dari enam perusahaan perkebunan kelapa sawit dan dua pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
“Kami melaporkan 8 perusahaan ini karena terindikasi terjadi karhutla di wilayah konsesinya berdasarkan hasil analisis kami,” tutur Janang.
Janang menambahkan, pelaporan ini bertujuan mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak hanya menyasar petani atau pelaku perorangan, tetapi juga menindak tegas korporasi yang mengelola lahan ribuan hektare.
Menurutnya, tiga dari enam perusahaan perkebunan sawit yang dilaporkan kali ini yang izin konsesinya berada di Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, dan Seruyan merupakan korporasi yang pernah dilaporkan Walhi pada 2023 silam atas kasus serupa, namun belum mendapat tindakan tegas.
Dalam menyusun laporan tersebut, Walhi Kalteng menggunakan metode kajian pustaka (desk study) serta analisis spasial. Analisis dilakukan dengan memadukan citra satelit dan peta konsesi perusahaan, baik Hak Guna Usaha (HGU) maupun Izin Usaha Perkebunan (IUP).
Selain pemetaan digital, tim Walhi juga turun langsung memantau tiga lokasi konsesi sebagai sampel lapangan. Hasilnya, ketiga perusahaan tersebut diketahui beraktivitas di ekosistem gambut yang telah mengalami kerusakan sehingga sangat rentan terbakar.
Terkait total luasan lahan yang terbakar di delapan konsesi tersebut, Walhi menyerahkan penghitungan pastinya kepada aparat penegak hukum.
“Kami hanya menyajikan data yang bisa menjadi rujukan bagi Polda Kalteng untuk melakukan penyidikan lebih lanjut,” pungkas Janang.
(Syauqi)











