PALANGKA RAYA – Konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan semakin memanas! Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Irawan, mengungkapkan bahwa pihaknya kebanjiran laporan dari warga yang merasa dirugikan akibat sengketa lahan.
“Saya di dewan banyak menerima permasalahan masyarakat itu terkait dengan sangketa lahan dengan perusahaan,” ujar Bambang, Rabu 5 Maret 2025.
Ia menjelaskan bahwa beberapa kelompok masyarakat telah menemui Komisi II DPRD Kalteng untuk menyampaikan permasalahan mereka. Pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap aduan yang masuk.
“Karena perannya kita salah satunya di komisi II melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap pengguna (perusahaan) yang mengeksplor sumber daya alam. Karena itu tugas kita,” katanya.
Politisi PDIP ini menambahkan bahwa sudah ada beberapa surat pengaduan yang masuk ke Komisi II, termasuk permintaan Rapat Dengar Pendapat (RDP), yang harus ditelaah dan ditindaklanjuti.
“Saya pastikan surat-surat pengaduan dari masyarakat tentang sangketa lahan akan kita telaah dan kita tindaklanjuti. Kalau pengaduan masyarakat yang salah kita edukasi masyarakat. Kalau hasil telaah kita masyarakat yang benar kita minta perusahaan menyelesaikan,” tegasnya.
Menurutnya, perusahaan yang tidak mau menyelesaikan sengketa lahan sebaiknya ditutup, karena masih banyak investor lain yang bersedia berinvestasi di Kalteng tanpa merugikan masyarakat.
“Jangan sampai keberadaan perusahaan malah menyengsarakan rakyat,” pungkasnya.
(Syauqi)
