PALANGKA RAYA – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan pentingnya deteksi dini terhadap potensi konflik sosial di daerah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah yang digelar di Ruang Rahan Pumpung Hapakat, Kantor Kesbangpol Kalteng, Rabu 30 April 2025.
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kesbangpol Kalteng, Katma F. Dirun, dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, perangkat daerah provinsi, hingga Kesbangpol kabupaten/kota se-Kalteng yang mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting.
Agenda utama rapat tidak hanya menyoroti kesiapan menghadapi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), tetapi juga membahas isu-isu strategis yang berpotensi memicu konflik sosial. Di antaranya adalah sengketa lahan adat, dugaan pelanggaran HAM dalam skema plasma sawit, ketimpangan pelaksanaan program CSR perusahaan, serta meningkatnya jumlah organisasi kemasyarakatan yang dinilai berpotensi tumpang tindih fungsi dan menimbulkan keresahan sosial.
Dalam arahannya, Katma menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Ditjen Polpum Kemendagri RI. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan bersama terhadap isu-isu yang berpotensi memicu gesekan di masyarakat.
“Jangan sampai persoalan kecil membesar karena kita lalai mengantisipasi,” ujar Katma.
Ia juga mengajak seluruh peserta rapat untuk membangun mekanisme koordinasi yang aktif, efisien, dan berkelanjutan dalam menjaga stabilitas daerah.
“Stabilitas daerah adalah tanggung jawab bersama. Kita harus satu langkah lebih maju dari potensi gangguan,” tegasnya.
Katma turut menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal sebagai langkah jangka panjang mengatasi kecemburuan sosial, serta sebagai bentuk kemandirian daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Kesbangpol, lanjutnya, akan terus berperan sebagai penghubung lintas instansi guna menjaga harmoni dan ketahanan nasional di Kalimantan Tengah.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Intelkam Polda Kalteng, AKBP Adyansah, menyoroti karakteristik wilayah Kalteng yang menuntut adanya sinergi lintas sektor. Ia menilai ketidakseimbangan rasio aparat dengan jumlah masyarakat menjadi tantangan tersendiri, di samping perlunya pengawasan terhadap mantan narapidana terorisme, ormas terlarang, serta konflik agraria yang masih terjadi.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Provinsi Kalteng, Baru I. Sangkai, menegaskan bahwa pengamanan aksi massa bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga semua pihak.
Ia menambahkan, pihaknya telah menyiapkan puluhan personel untuk menjaga ketertiban di sejumlah titik rawan, termasuk saat demonstrasi mahasiswa yang dijadwalkan berlangsung di depan Kantor Gubernur.
(Syauqi)
