PALANGKA RAYA – Fraksi Partai NasDem DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti semakin seriusnya persoalan kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan, perkebunan kelapa sawit skala besar, dan industri ekstraktif lainnya. Mereka meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memperketat pengawasan serta merevisi regulasi yang dinilai belum efektif dalam menjaga kualitas lingkungan.
Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Kalteng, Asdy Narang, menyampaikan bahwa kinerja DLH memang mencatat beberapa kemajuan, namun belum cukup untuk mengatasi tantangan besar di lapangan.
“Berdasarkan LKPj Tahun 2024 ini, kinerja dinas mencatat beberapa capaian positif seperti peningkatan jumlah perusahaan yang melakukan pemantauan kualitas lingkungan secara mandiri dan meningkatnya jumlah fasilitas pengelolaan limbah,” ujar Asdy saat menyampaikan pemandangan umum fraksi atas LKPJ Gubernur Tahun 2024, belum lama ini.
Namun menurutnya, capaian tersebut belum sebanding dengan skala permasalahan yang dihadapi dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di Kalteng.
“Disinyalir bahwa masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan besar yang terbukti mencemari lingkungan, baik melalui pembuangan limbah ke sungai, pencemaran udara akibat pembakaran lahan, maupun kerusakan ekosistem akibat pembukaan lahan secara masif,” tegasnya.
Untuk itu, Fraksi NasDem merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Kalteng melalui DLH agar segera melakukan revisi terhadap Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembukaan dan Pengelolaan Lahan Non Gambut bagi Masyarakat Hukum Adat.
“Dengan memasukkan mekanisme pembukaan lahan berbasis pembakaran terbatas dan terkendali sesuai kearifan lokal yang diatur secara jelas, terukur, dan aman untuk mengurangi potensi kebakaran lahan yang tidak terkendali,” pungkas Asdy.
(Syauqi)
