PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran mengendus banyak janji manis dalam laporan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan—tapi nihil bukti di lapangan.
Dalam Rapat Koordinasi Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Komoditas Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan, Kamis, 15 Mei 2025, Agustiar memerintahkan audit menyeluruh terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
“Banyak yang bilang sudah CSR, sudah bantu masyarakat. Tapi kalau dicek ke bawah, enggak kelihatan. Jangan cuma manis di proposal,” ujar Agustiar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng.
Ia menegaskan, audit harus melibatkan pihak independen agar laporan CSR bisa diuji transparansinya.
Instruksi ini menjadi salah satu respons terhadap kondisi jalan provinsi yang terus memburuk, terutama di ruas Palangka Raya – Bukit Liti – Bawan – Kuala Kurun, yang setiap hari dilalui kendaraan berat milik perusahaan.
Menurut Agustiar, tak adil jika beban tanggung jawab pemeliharaan infrastruktur hanya ditimpakan ke pemerintah.
“Kalau tidak ada kontribusi dari perusahaan, jalan rusak terus. Pemerintah jadi sasaran tembak. Di daerah, kami ditekan masyarakat. Di pusat, saya ditegur. Padahal ini tugas bersama,” katanya.
Selain audit CSR, Agustiar juga mewacanakan penutupan akses mobilisasi perusahaan yang tidak kooperatif terhadap upaya perbaikan jalan. “Jangan cuma pakai jalan, tapi enggak pernah bantu,” katanya tegas.
Plt. Sekda Kalteng Leonard S. Ampung menyebut audit CSR ini juga bagian dari upaya mendorong keadilan sosial.
Menurut dia, banyak perusahaan yang menikmati hasil bumi Kalimantan, tetapi kontribusinya minim terhadap masyarakat sekitar.
“Audit ini penting agar ada kejelasan. Kita ingin CSR itu tepat sasaran dan terukur dampaknya,” ujarnya.
Audit ini rencananya dimulai dari Gunung Mas, daerah yang menjadi episentrum lalu lintas angkutan hasil tambang dan perkebunan. Hasil audit akan menjadi dasar evaluasi untuk izin operasional di masa mendatang.
(Sya'ban)
