PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya terhadap efisiensi anggaran dan reformasi birokrasi sebagai fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi hasil.
Hal tersebut menjadi salah satu capaian penting dalam 100 hari pertama masa kerja Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo.
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, dalam konferensi pers di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Senin 2, Juni 2025, menyampaikan bahwa arah baru tata kelola pemerintahan ditandai dengan langkah konkret efisiensi belanja daerah dan penataan struktur organisasi perangkat daerah.
Salah satu kebijakan signifikan adalah efisiensi anggaran yang difokuskan pada penghapusan belanja nonprioritas, termasuk kegiatan seremonial dan perjalanan dinas.
Dari target efisiensi sebesar Rp167 miliar, Pemprov berhasil merealisasikan penghematan hingga Rp272,3 miliar atau setara 162,7 persen dari target.
“Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi serius menyusun ulang prioritas, mengalihkan anggaran untuk program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan,” kata Leonard.
Langkah efisiensi ini juga dinilai sebagai upaya strategis menghadapi dinamika fiskal nasional dan kebutuhan percepatan pembangunan daerah.
Capaian lainnya adalah penataan struktur organisasi perangkat daerah (OPD). Pemprov telah melantik 13 pejabat pimpinan tinggi pratama hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan struktural, pada 9 Mei 2025 lalu.
Langkah ini sebagai bentuk penyegaran birokrasi sekaligus bagian dari strategi reformasi kelembagaan.
“Penataan ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi bagian dari upaya menciptakan birokrasi yang adaptif dan siap bekerja untuk rakyat, sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur,” jelas Leonard.
Reformasi kelembagaan juga diarahkan untuk menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan agenda nasional Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai bagian dari reformasi tata kelola, Pemprov juga tengah menyiapkan kerangka kerja digitalisasi layanan pemerintahan. Salah satu langkah awalnya adalah penguatan layanan dasar berbasis teknologi, seperti di sektor pendidikan dan kesehatan.
Dalam sektor pendidikan, pengadaan 4.339 papan tulis interaktif, 874 set panel surya, dan 321 unit koneksi Starlink menjadi tonggak awal menuju digitalisasi layanan publik di wilayah terpencil.
Hal serupa juga dilakukan dalam sistem pemantauan kesehatan berbasis data terintegrasi, melalui penguatan sistem pengelolaan Kartu Huma Betang Sejahtera.
Leonard menegaskan bahwa seluruh upaya reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran diarahkan untuk membentuk kultur pelayanan publik yang berorientasi pada hasil dan kepuasan masyarakat.
“Birokrasi tidak boleh hanya sibuk dengan administrasi, tapi harus aktif hadir memberikan solusi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Ini yang menjadi semangat utama dalam 100 hari kerja pemerintahan sekarang,” ucapnya.
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, kata Leonard, terus memantau kinerja OPD dan mewajibkan setiap instansi memiliki peta jalan kerja yang konkret, terukur, dan berdampak langsung.
Capaian reformasi birokrasi tersebut juga ditopang dengan kebijakan yang selaras dengan lima program nasional dalam Asta Cita, seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, dan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa/kelurahan.
Selain itu, Pemprov juga mempercepat akses layanan listrik dan internet ke wilayah tertinggal. Hingga Mei 2025, 98,73 persen desa/kelurahan di Kalteng telah mendapat layanan listrik dasar, dan 50 desa/kecamatan tambahan mendapat akses internet baru.
“Birokrasi yang efisien adalah birokrasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah dan semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” ujar Leonard.
Menutup pemaparannya, Leonard menyatakan bahwa capaian 100 hari kerja ini adalah awal dari rangkaian panjang reformasi dan pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah akan terus mendorong birokrasi sebagai motor penggerak pembangunan yang inklusif, adil, dan tepat sasaran.
“Kita tidak ingin membangun hanya di atas kertas. Yang kita bangun adalah sistem, budaya kerja, dan pelayanan yang menyentuh rakyat,” tandasnya.
(Sya'ban)
