PULANG PISAU – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Yoppy Satriadi, menanggapi serius hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas LHP Tahun Anggaran 2024 yang menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan anggaran oleh beberapa OPD. Ia menilai, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi mendalam dan tidak sekadar mengejar batas waktu pengembalian.
Menurut Yoppy, hasil audit seharusnya menjadi alat introspeksi dan pembenahan, bukan hanya sekadar formalitas penyelesaian administrasi. Ia meminta seluruh pimpinan OPD memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan menindaklanjuti rekomendasi BPK secara transparan.
“Kami di DPRD akan terus mengawasi proses ini. Jangan tunggu teguran atau bahkan intervensi dari APH baru mau bertindak. Kita bicara soal akuntabilitas dan kepercayaan publik,” ujar Yoppy, Rabu 11 Juni 2025.
Yoppy juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Inspektorat, Sekretariat Daerah, dan Badan Keuangan Daerah dalam memantau progres tindak lanjut temuan tersebut. Evaluasi terhadap pejabat pengelola anggaran juga dinilai penting jika ditemukan kelalaian berulang.
Ia menyatakan bahwa pihak legislatif akan meminta laporan perkembangan penyelesaian LHP secara berkala dalam forum rapat kerja bersama eksekutif. “Ini bentuk kontrol agar tidak terjadi pembiaran atau keterlambatan yang bisa berdampak pada opini audit ke depan,” imbuhnya.
Selain itu, Yoppy mendorong Pemkab untuk lebih proaktif membangun sistem pencegahan sejak awal melalui peningkatan kapasitas SDM dan digitalisasi manajemen keuangan. Menurutnya, upaya pencegahan jauh lebih penting daripada sekadar bersikap reaktif setelah terjadi temuan.
“Kalau memang terbukti ada unsur pelanggaran berat atau penyimpangan, kami tidak akan segan mendorong proses hukum. Tapi harapan kita semua, ini bisa diselesaikan tuntas dan menjadi pelajaran ke depan,” tutupnya. (ds)
