PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan bahwa strategi pengelolaan anggaran lima tahun ke depan akan difokuskan pada efisiensi belanja dan penguatan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Komitmen ini disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, dalam Rapat Paripurna ke-12 DPRD Provinsi Kalteng, Rabu pagi, 18 Juni 2025, menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar atas Raperda RPJMD Tahun 2025-2029.
“Belanja daerah akan diarahkan secara lebih selektif. Kegiatan yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat maupun program unggulan seperti Kartu HUMA BETANG akan ditunda atau dihapus,” ujar Edy.
Ia mencontohkan, pengadaan kendaraan dinas, SPPD, dan belanja alat tulis kantor akan diefisienkan dengan penggabungan anggaran pada satuan kerja sekretariat.
Pemprov juga tengah mengevaluasi belanja pegawai dan menyiapkan penyesuaian terhadap aturan mandatory spending yang berlaku paling lambat 2027.
Untuk menghindari ketergantungan terhadap pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor, Pemprov merancang skenario belanja yang tidak hanya berbasis proyeksi penerimaan, tapi juga mengandalkan skema pembiayaan alternatif dan partisipasi swasta.
“Efektivitas dan efisiensi anggaran akan diterapkan sejak tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Kami menekankan belanja berbasis hasil, bukan hanya serapan,” tambah Edy.
Sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik, monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara triwulanan melalui Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev).
Hasil evaluasi akan dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk penyesuaian program pembangunan.
Langkah efisiensi ini diyakini sebagai fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah, mengingat kebutuhan dana pembangunan yang meningkat tiap tahunnya, termasuk untuk pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan dasar.
Dengan mengedepankan skala prioritas dan efisiensi anggaran, Pemprov Kalteng berharap dapat mewujudkan pembangunan yang lebih terukur, responsif, dan berorientasi hasil nyata bagi masyarakat.
(Sya'ban)
