PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemerataan akses digital, tidak hanya di lingkungan pemerintahan desa, tetapi juga di sektor pendidikan dan fasilitas publik.
Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025, Pemprov Kalteng resmi mengusulkan penambahan 500 unit perangkat internet berbasis Starlink.
Langkah ini menjadi bagian penting dari kelanjutan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng dalam rangka mewujudkan transformasi digital yang merata dan inklusif, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini masih kesulitan jaringan internet atau masuk kategori blankspot.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, menyampaikan bahwa tambahan 500 perangkat Starlink tersebut direncanakan akan dialokasikan untuk sekolah dan fasilitas pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan di seluruh kabupaten/kota se-Kalteng.
“Ini adalah bentuk konkret dari upaya kita memperluas manfaat konektivitas internet tidak hanya bagi pemerintahan desa, tetapi juga masyarakat umum,” ujar Rangga saat memimpin rapat koordinasi bersama Diskominfo kabupaten/kota, Selasa, 1 Juni 2025, di Aula Kanderang Tingang, Palangka Raya.
“Internet di sekolah dan pelayanan publik akan membuka ruang akses informasi yang lebih luas, mendukung pembelajaran, pelayanan kesehatan, dan administrasi publik yang lebih efisien,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, alokasi tambahan ini merupakan bagian lanjutan dari program penyediaan internet tahap pertama yang menyasar 376 desa/kelurahan blankspot.
Hingga akhir Juni 2025, sebanyak 202 perangkat dari program tersebut telah aktif. Dengan masuknya tambahan 500 perangkat baru, maka jumlah total distribusi perangkat Starlink tahun 2025 mencapai 876 unit.
Menurut Rangga, dukungan APBD Perubahan menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi dalam mendorong pembangunan infrastruktur digital yang berkelanjutan.
Sebab, tantangan pembangunan saat ini tidak hanya soal fisik dan ekonomi, tetapi juga soal kesenjangan informasi dan teknologi.
“Di banyak desa, anak-anak kesulitan mengakses materi pelajaran daring karena tidak ada sinyal. Begitu juga dengan puskesmas atau balai desa yang tak bisa memanfaatkan sistem digital pelayanan. Dengan tambahan perangkat ini, kita ingin tutup kesenjangan itu,” tambahnya.
Rangga juga menyoroti pentingnya pemetaan kebutuhan berbasis data. Untuk itu, Diskominfosantik Provinsi Kalteng telah mengirim surat kepada seluruh kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota dengan nomor 500.14/501/Bid.3/Diskominfo/I/2025 tanggal 11 Juni 2025, guna mengumpulkan data pelayanan publik yang masih mengalami kendala jaringan internet.
Tahapan pendistribusian perangkat tambahan akan dilaksanakan mulai triwulan IV tahun 2025, setelah proses validasi kebutuhan dan kesiapan lokasi penerima. Distribusi akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kondisi geografis dan kesiapan teknis di masing-masing daerah.
Lebih jauh, Rangga juga menekankan pentingnya pelibatan lintas sektor dalam mendukung pemanfaatan perangkat yang diberikan.
“Kita tidak hanya menyerahkan alat, tapi juga menyiapkan SDM, melatih operator, dan memastikan perangkat dimanfaatkan optimal. Itulah sebabnya kerja sama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan perangkat daerah lainnya sangat diperlukan,” katanya.
Dengan penambahan perangkat Starlink ini, Pemprov Kalteng berharap seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah pedalaman dan tertinggal, dapat merasakan manfaat konektivitas digital yang merata, cepat, dan stabil.
(Sya'ban)
