SAMPIT – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sampit menyoroti lemahnya tata kelola administrasi dan pengawasan aset daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menyusul temuan sejumlah mobil dinas berpelat merah yang belum memenuhi kewajiban pajaknya.
Ketua Umum HMI Cabang Sampit, Mohammad Rizqi Racmandani, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Ia menilai, kelalaian ini mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan aturan serta tertib administrasi.
“Penggunaan kendaraan dinas yang belum bayar pajak adalah cerminan nyata lemahnya tata kelola administrasi dan pengawasan aset daerah,” ucap Dani, Rabu 9 Juli 2025.
Dirinya juga mengatakan persoalan ini bukan hanya terkait pajak, tetapi soal wibawa birokrasi dan ketaatan hukum dan aturan yang sudah dinodai.
“Ini bukan soal pajak semata, tetapi wibawa birokrasi yang sudah menodai aturan dan ketaatan terhadap hukum,” tambahnya.
Dani mengatakan bahwa seharusnya pemerintah daerah bisa menjadi teladan tertib administrasi bukan malah menyepelekannya, ia mengatakan bahwa Pemkab Kotim harus segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk bertanggung jawab terhadap aset daerah.
“Pemerintah daerah harus menjadi contoh teladan untuk masyarakat dalam hal ini, pemkab kotim harus adakan evaluasi dan bertanggung jawab atas aset daerah yang mereka gunakan,” pungkasnya.
(UTOMO)
