PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan ketersediaan stok beras dalam kondisi aman menjelang penyaluran bantuan pangan tahap Juni dan Juli 2025.
Dari hasil pemantauan terbaru yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan bersama perwakilan TNI di Gudang Bulog Palangka Raya, tercatat ada 16.325 ton beras siap distribusi.
Jumlah ini jauh melebihi kebutuhan satu kali alokasi bantuan yang hanya sekitar 900 ton, untuk disalurkan kepada 93.161 keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh wilayah Kalteng.
“Stok kita sangat mencukupi. Bahkan kalau distribusi berlangsung sekaligus dua tahap pun masih sangat aman,” ujar Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalteng, Agus Candra, Kamis, 10 Juli 2025.
Selain ketersediaan stok, kondisi fisik beras dan kelayakan gudang menjadi perhatian utama.
Berdasarkan hasil inspeksi lapangan oleh tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD), fasilitas penyimpanan beras milik Bulog dinyatakan masih sesuai standar sanitasi dan hygiene.
Sampel beras dari gudang juga telah diuji dan hasilnya aman untuk dikonsumsi. Pemeriksaan mencakup aspek kebersihan gudang, kelembapan ruang penyimpanan, dan kemungkinan kontaminasi.
“Kualitas beras aman, tempat penyimpanan juga bersih. Kami pastikan hanya beras layak konsumsi yang disalurkan ke masyarakat,” tambah Agus.
Beras tersebut akan dibagikan kepada KPM sebagai bagian dari program bantuan pangan nasional yang digulirkan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Penyaluran dilakukan oleh Perum Bulog dan anak usahanya, Jasa Prima Logistik (JPL), dengan pengiriman langsung dari gudang ke titik distribusi desa.
Setiap keluarga akan menerima 20 kilogram beras, terdiri dari alokasi 10 kilogram untuk bulan Juni dan 10 kilogram untuk Juli.
“Secara logistik kami sudah siap, hanya tinggal menunggu petunjuk teknis dari pusat untuk peluncuran resmi distribusi,” jelas Agus.
Agus menegaskan bahwa selain menjamin kualitas dan kuantitas beras, pemerintah juga akan memastikan distribusi dilakukan secara tepat sasaran.
Data penerima telah diverifikasi oleh Dinas Sosial berdasarkan Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DT-SKS) dari Kementerian Sosial.
Distribusi bantuan akan dikawal secara ketat oleh tim provinsi, aparat desa, dan satuan kerja Bulog untuk mencegah tumpang tindih, data fiktif, atau penyimpangan distribusi.
“Stok beras sudah aman, sekarang yang terpenting adalah pengawasan dan keterlibatan semua pihak agar program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak,” pungkasnya.
(Sya'ban)
