PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, menekankan bahwa keberhasilan menurunkan prevalensi stunting bukan hanya soal keberadaan program, melainkan bergantung pada tata kelola yang kuat dan kolaborasi lintas sektor yang berjalan efektif.
Hal itu ia sampaikan dalam sambutan virtual saat membuka Entry Meeting Evaluasi Pencegahan dan Penurunan Stunting Tahun 2025, Kamis, 31 Juli 2025, yang digelar oleh Pemprov Kalteng bersama BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah.
Dalam arahannya, Edy menyoroti pentingnya peran kepemimpinan daerah dalam mendorong reformasi tata kelola program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pengawasan.
Ia menyatakan bahwa tantangan utama saat ini bukan kekurangan program, melainkan lemahnya keterpaduan antar sektor dan minimnya keseriusan dalam menindaklanjuti rekomendasi tahun-tahun sebelumnya.
“Kita sudah punya strategi nasional, anggaran tersedia, regulasi pun ada. Yang perlu kita pastikan adalah implementasinya di lapangan. Tanpa tata kelola yang baik, semua itu tidak akan efektif,” kata Edy.
Edy juga menekankan pentingnya peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sebagai motor penggerak utama di setiap jenjang pemerintahan.
Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah yang tergabung dalam tim untuk mengambil peran aktif dalam pelaksanaan dan evaluasi program, tidak hanya menyerahkan tugas teknis pada unit di bawahnya.
Menurutnya, pembentukan TPPS oleh Pemerintah Provinsi melalui Keputusan Gubernur merupakan bukti komitmen politik dan administratif yang harus ditindaklanjuti secara nyata di lapangan.
Terlebih, target prevalensi stunting di Kalteng tahun 2025 sebesar 20,6 persen hanya bisa dicapai dengan kerja terpadu dari semua sektor.
“TPPS bukan hanya struktur administratif, tetapi ruang kerja strategis untuk mengawal kebijakan. Ini bukan hanya tugas dinas kesehatan. Dinas pendidikan, sosial, hingga pekerjaan umum harus turun tangan,”tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Edy juga menegaskan pentingnya kualitas data sebagai dasar pengambilan keputusan.
Ia meminta agar seluruh perangkat daerah mendukung penuh proses evaluasi BPKP dengan menyediakan data yang akurat, terbaru, dan sesuai kondisi faktual di lapangan.
Edy secara khusus mengapresiasi Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Pulang Pisau yang ditunjuk sebagai lokasi uji petik dalam proses evaluasi.
Ia berharap keterlibatan aktif dua daerah tersebut dapat menghadirkan gambaran nyata yang mewakili dinamika program di tingkat daerah.
“Stunting bukan sekadar angka di atas kertas. Di balik itu ada masa depan anak-anak kita. Kita butuh komitmen kuat untuk memastikan setiap rekomendasi evaluasi benar-benar ditindaklanjuti,” pungkasnya.
(Sya'ban)
